BAB I
PENDAHULUAN
A. Deskripsi Singkat
Mata pelajaran ini membahas perkembangan sejarah perjuangan Indonesia dari
masa pergerakan nasional sampai masa orde baru. Dengan mempelajari
sejarah diharapkan kita dapat memahami arti kehidupan manusia di masa
lampau. Keberadaan manusia yang sekarang ini merupakan mata rantai yang
tak terpisahkan dari kehidupan generasi sebelumnya. Oleh karena itu,
mempelajari Sejarah Perjuangan Indonesia adalah suatu keharusan agar dapat
memilih dan menganalisis peristiwa-peristiwa sekarang untuk menentukan
tindakan-tindakan pada masa yang akan datang.
B. Tujuan Pembelajaran Umum (TPU)
Setelah mempelajari modul ini, peserta diharapkan mampu menjelaskan tahaptahap
perjuangan dari masa Pergerakan Nasional, Proklamasi Kemerdekaan
masa Perang kemerdekaan, masa Demokrasi Liberal, masa Demokrasi
Terpimpin dan masa Orde Baru.
C. Tujuan Pembelajaran Khusus (TPK)
Setelah mempelajari modul ini, para peserta mampu:
1. Menjelaskan pergerakan nasional: masa awal, masa radikal dan masa
bertahan.
2. Menjelaskan masa pendudukan Jepang sampai Indonesia merdeka.
3. Menjelaskan perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan
4. Menjelaskan demokrasi liberal 1950 – 1959
5. Menjelaskan masa demokrasi terpimpin 1959 – 1965
6. Menjelaskan masa orde baru
7. Menjelaskan orde Reformasi
D. Materi Bahasan
Materi bahasan mata pelajaran ini terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan belajar:
1. Pergerakan Nasional : Masa Awal, Masa Radikal dan Masa Bertahan;
2. Masa Pendudukan Jepang Sampai Indonesia Merdeka;
3. Masa Kemerdekaan dan Perjuangan Untuk Mempertahankan Kemerdekaan;
4. Demokrasi Liberal 1950-1959;
5. Masa Demokrasi Terpimpin 1959-1965;
6. Masa Orde Baru
7. Masa Orde ReformasiModul UD Tk.I dan UPKP BPOM RI
Sejarah Indonesia 3
BAB II
PERGERAKAN NASIONAL
MASA AWAL, MASA RADIKAL DAN MASA BERTAHAN
A. Masa Awal
Masa Pergerakan Nasional ditandai dengan munculnya organisasiorganisasi
modern antara lain Budi Utomo (BU), Sarekat Islam (SI), dan
Indische Partij (IP) dalam memperjuangkan perbaikan nasib bangsa. Kaum
terpelajar melalui organisasi-organisasi memotori munculnya pergerakan
nasional Indonesia. Pada saat itulah bangsa-bangsa di Nusantara mulai sadar
akan rasa “sebagai satu bangsa” yaitu bangsa Indonesia.
Kata “Pergerakan Nasional“ mengandung suatu pengertian yaitu
merupakan perjuangan yang dilakukan oleh organisasi secara modern ke arah
perbaikan taraf hidup bangsa Indonesia yang disebabkan karena rasa tidak
puas terhadap keadaan masyarakat yang ada. Gerakan yang mereka lakukan
memang tidak hanya terbatas untuk memperbaiki derajat bangsa tetapi juga
meliputi gerakan di berbagai bidang pendidikan, kebudayaan, keagamaan,
wanita dan pemuda.
Istilah Nasional berarti bahwa pergerakan-pergerakan tersebut
mempunyai cita-cita nasional yaitu berkeinginan mencapai kemerdekaan bagi
bangsanya yang masih terjajah.
Gagasan pertama pembentukan Budi Utomo berasal dari dr.
Wahidin Sudirohusodo, seorang dokter Jawa dari Surakarta. Pada tahun 1908,
dr. Wahidin bertemu dengan Sutomo pelajar Stovia. Dokter Wahidin
mengemukakan gagasannya pada pelajar-pelajar Stovia dan para pelajar
tersebut menyambutnya dengan baik. Sehubungan dengan itu pada tanggal 20
Mei 1908 diadakan rapat di satu kelas di Stovia. Rapat tersebut berhasil
membentuk sebuah organisasi bernama Budi Utomo dengan Sutomo ditunjuk
sebagai ketuanya.
Pada tahun 1909 R.M. Tirtoadisuryo mendirikan perseroan dalam bentuk
koperasi bernama Sarekat Dagang Islam (SDI). Perseroan dagang ini bertujuan
untuk menghilangkan monopoli pedagang Cina yang menjual bahan dan obat
untuk membatik. Sekitar akhir bulan Agustus 1912, Serikat Dagang Islam
diganti menjadi Serikat Islam (SI). Dalam kongres Serikat Islam di Madiun pada
tahun 1923 nama Serikat Islam diganti menjadi Partai Serikat Islam. Partai ini
bersifat nonkooperasi yaitu tidak mau bekerjasama dengan pemerintah tetapi
menginginkan perlu adanya wakil dalam Dewan Rakyat.
Organisasi yang sejak berdirinya sudah bersikap radikal adalah Indische
Partij. Organisasi ini dibentuk pada tahun 1912 di kalangan orang-orang Indo di
Indonesia dipimpin oleh E.F.E. Douwes Dekker. Cita-citanya adalah agar orangorang
yang menetap di Hindia Belanda (Indonesia) dapat duduk dalam
pemerintahan. Adapun semboyannya adalah Indie Voor de Indier (Hindia bagi
orang-orang yang berdiam di Hindia).Modul UD Tk.I dan UPKP BPOM RI
Sejarah Indonesia 4
Dibandingkan dengan Budi Utomo, Indische Partij telah mencakup sukusuku
bangsa lain di nusantara. Masa akhir Indische Partij terjadi ketika Suwardi
Suryaningrat dan Cipto Mangunkusumo ditangkap dan diminta untuk memilih
daerah pembuangan. Akhirnya ke dua tokoh tersebut meminta dibuang ke
negeri Belanda. Demikian juga Douwes Dekker dibuang ke Belanda dari tahun
1913 sampai dengan 1918.
B. Masa Radikal
Masa radikal, diartikan sebagai suatu masa yang memunculkan
organisasi-organisasi politik yang kemudian dinamakan “partai”. Pada
umumnya organisasi-organisasi ini tidak mau bekerja sama dengan pemerintah
Hindia Belanda dalam mewujudkan cita-cita organisasinya. Mereka dengan
tegas menyebutkan tujuannya untuk mencapai Indonesia Merdeka.
Pada tahun 1908 di negeri Belanda berdiri sebuah organisasi yang
bernama Indische Vereeniging. Organisasi ini didirikan oleh pelajar-pelajar
dari Indonesia. Pada mulanya hanya bersifat sosial yaitu untuk memajukan
kepentingan-kepentingan bersama para pelajar tersebut. Organisasi ini juga
menginginkan adanya hak bagi bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya
sendiri. Sehubungan dengan itu Indische Vereeniging berganti nama menjadi
Indonesische Vereeniging (Perhimpunan Indonesia) dan bertujuan untuk
mencapai kemerdekaan Indonesia.
Sejalan dengan itu majalah Perhimpunan Indonesia (PI) yang semula
bernama “Hindia Putra” juga berganti nama menjadi “Indonesia Merdeka”. Para
anggota PI berusaha mengadakan propaganda kemerdekaan Indenesia.
PNI berkeyakinan bahwa untuk membangun nasionalisme ada tiga
syarat yang harus ditanamkan kepada rakyat yaitu jiwa nasional (nationaale
geest), tekad nasional (nationaale wil), dan tindakan nasional (nationaale daad).
Nasionalisme juga berkembang di kalangan pemuda. Para pemuda yang
telah mendirikan berbagai organisasi pemuda juga merasa perlu untuk
menggalang persatuan. Semangat persatuan ini diwujudkan dalam kongres
pemuda pertama di Jakarta pada bulan Mei 1926.
PPI mempelopori penyelenggaraan Kongres Pemuda II. Dalam Kongres
Pemuda II yang diselenggrakan pada tanggal 27-28 Oktober 1928 berbagai
organisasi pemuda seperti Jong Java, Jong Sumatranen Bond, Sekar Rukun,
Pasundan, Jong Selebes, Pemuda Kaum Betawi. Kongres ini berusaha
mempertegas kembali makna persatuan dan berhasil mencapai suatu
kesepakatan yang kemudian dikenal sebagai Sumpah Pemuda, yaitu:
Pertama, kami Putra dan Putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu,
tanah Indonesia.
Kedua, Kami Putra dan Putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa
Indonesia.
Ketiga, Kami Putra dan Putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan
bahasa Indonesia.Modul UD Tk.I dan UPKP BPOM RI
Sejarah Indonesia 5
C. Masa Bertahan
Masa bertahan, pada tahap ini kaum pergerakan berusaha mencari
jalan baru untuk melanjutkan perjuangan. Mereka menggunakan taktik baru,
yaitu dengan bekerja sama dengan pemerintah melalui parlemen. Partai politik
mengirimkan wakil-wakilnya dalam Dewan Rakyat. Mereka mengambil jalan
kooperatif, tetapi sifatnya sementara (insidentil). Artinya kalau terjadi
ketidakcocokan dengan politik pemerintah, mereka dapat keluar dari Dewan
Rakyat.
Partai-partai politik yang melakukan taktik kooperatif dengan pemerintah
Hindia Belanda adalah Persatuan Bangsa Indonesia dan Partai Indonesia Raya.
Persatuan Bangsa Indonesia (PBI) mendirikan bank, koperasi serta
perkumpulan tani dan nelayan. Pemakarsanya adalah Dokter Sutomo, seorang
pendiri Budi Utomo. Pada tahun 1935 terjadi penyatuan antara Budi Utomo dan
PBI. Dalam sebuah partai yang disebut Partai Indonesia Raya (Parindra),
Ketuanya adalah Dokter Sutomo. Organisasi-organisasi lain yang ikut
bergabung dalam Parindra adalah: Serikat Sumatera, Serikat Celebes, Serikat
Ambon, Kaum Betawi, dan Tirtayasa. Dalam kongresnya tahun 1937,
Wuryaningrat terpilih sebagai ketua dibantu oleh Mohammad Husni Thamrin,
Sukarjo Wiryapranoto, Panji Suroso, dan Susanto Tirtoprojo. Kerjasama antar
anggota cabang-cabangnya menjadikan Parindra sebagai partai politik terkuat
menjelang runtuhnya Hindia Belanda.
Di samping Parindra juga muncul organisasi lain seperti Partindo.
Namun karena desakan pemerintah akhirnya partai itu bubar pada tahun 1936.
Para pemimpinnya meneruskan perjuangan dengan mendirikan Gerakan
Rakyat Indonesia (Gerindo) di Jakarta pada tanggal 24 Mei 1937. Tokoh-tokoh
yang duduk dalam Gerindo ialah Mr. Sartono, Mr. Mohammad Yamin, dan Mr.
Amir Syarifuddin.
Pada masa pemerintah Gubernur Jenderal Limburg Stirum (1916-1921)
dibentuk Volksraad atau Dewan Rakyat, yaitu pada tanggal 18 Mei 1918.
Anggota dewan dipilih dan diangkat dari golongan orang Belanda, Indonesia,
dan bangsa-bangsa lain. Tujuan pembentukan Dewan Rakyat adalah agar
wakil-wakil rakyat Indonesia dapat berperan serta dalam pemerintahan.
Golongan kooperatif berupaya semaksimal mungkin untuk
memanfaatkan Dewan Rakyat. Pada tahun 1930 Mohammad Husni Thamrin,
anggota Dewan Rakyat, membentuk Fraksi Nasional guna memperkuat barisan
dan persatuan nasional. Mereka menuntut perubahan ketatanegaraan dan
penghapusan diskriminasi di berbagai bidang. Mereka juga menuntut
penghapusan beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Belanda tentang penangkapan dan pengasingan pemimpin perjuangan
Indonesia serta pemberangusan pers.
Pada tanggal 15 Juli 1936 Sutarjo Kartohadikusumo, anggota dewan
rakyat, menyampaikan petisi agar Indonesia diberi pemerintahan sendiri
(otonomi) secara berangsur-angsur dalam waktu sepuluh tahun. Tuntutan untuk Modul UD Tk.I dan UPKP BPOM RI
Sejarah Indonesia 6
otonomi ini ditolak pemerintah, sebab hal ini memberi peluang yang
mengancam runtuhnya bangunan kolonial.
Kegagalan Petisi Sutarjo menjadi cambuk untuk meningkatkan
perjuangan nasional. Pada bulan Mei 1939 Muh. Husni Thamrin membentuk
Gabungan Politik Indonesia (GAPI) yang merupakan gabungan dari Parindra,
Gerindo, PSII, Partai Islam Indonesia, Partai Katolik Indonesia. Pasundan,
Kaum Betawi, dan Persatuan Minahasa. GAPI mengadakan aksi dan menuntut
Indonesia Berparlemen yang disusun dan dipilih oleh rakyat Indonesia,
Pemerintah harus bertanggung jawab kepada Parlemen. Jika tuntutan itu
diterima pemerintah, GAPI akan mengajak rakyat untuk mengimbangi
kemurahan hati pemerintah.
Pada tanggal 24 Desember 1939 dibentuk Kongres Rakyat Indonesia.
Kegiatan ini antara lain menuntut pemerintah Belanda agar menjadikan bahasa
Indonesia sebagai bahasa nasional, Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan
dan bendera merah putih sebagai bendera Nasional.
Pemerintah memberikan reaksi dingin. Perubahan ketatanegaraan akan
diberikan setelah Perang Dunia II selesai. Pada 1 September 1939 pecah
perang di Eropa yang kemudian berkembang menjadi Perang Dunia II. Tuntutan
GAPI dijawab Pemerintah dengan pembentukan Komisi Visman pada bulan
Maret 1941 yang bertugas menyelidiki keinginan golongan-golongan
masyarakat Indonesia dan perubahan pemerintahan yang diinginkan.
Namun Komisi ini hanya menampung hasrat masyarakat Indonesia yang
pro pemerintah dan masih menginginkan Indonesia tetapi dalam ikatan
Kerajaan Belanda. Hasil penyelidikan komisi Visman tidak memuaskan.
Sebelum hasil Komisi Visman diwujudkan, Jepang sudah tiba di Indonesia.
Meskipun demikian pihak Indonesia telah sempat mengusulkan 3 hal, yaitu :
1. Pelaksanaan hak menentukan nasib sendiri;
2. Penggunaan bahasa Indonesia dalam sidang Dewan Rakyat;
3. Pergantian kata Inlander (pribumi) menjadi Indonesier.12
Untuk menguatkan perjuangan GAPI, KRI, diubah menjadi Majelis
Rakyat Indonesia (MRI) dalam konferensi di Yogyakarta pada tanggal 14
September 1941. Di dalam MRI duduk wakil-wakil dari organisasi politik,
organisasi Islam, federasi serikat sekerja, dan pegawai negeri. Walaupun
terdapat perbedaan pendapat antara organisasi-organisasi yang tergabung
dalam MRI, namun persatuan dan kesatuan kaum Nasionalis terus dipupuk
sampai masuknya Tentara Militer Jepang.Modul UD Tk.I dan UPKP BPOM RI
Sejarah Indonesia 7
BAB III
MASA PENDUDUKAN JEPANG SAMPAI INDONESIA MERDEKA
Masa Pendudukan Jepang berlangsung dari tahun 1942-1945, diwarnai
dengan perubahan-perubahan yang penting dalam perjalanan sejarah bangsa
Indonesia. perubahan-perubahan itu terlihat nyata dalam bidang politik, ekonomi
dan sosial. Pada masa pendudukkan Jepang ini, dibentuk Badan Penyelidik Usahausaha
Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang sangat penting artinya bagi
perjuangan bangsa Indonesia khususnya untuk mewujudkan kemerdekaan. Para
tokoh pergerakan yang sebelumnya aktif dalam masa awal dan masa radikal
melanjutkan berkiprah menuangkan gagasan-gagasannya untuk perbaikan nasib
bangsanya dan kemudian berhasil memproklamasikan kemerdekaan lepas dari
pengaruh Jepang.
Dengan masuknya Jepang tidak berarti Pergerakan Nasional Indonesia
akan berhenti. Gerakan Petisi seperti Wibowo dan Soetarjo yang muncul pada
tahun 1936-an tetap menjadi landasan perjuangan kaum pergerakan di masa
Jepang. Tujuan pergerakan ini adalah memberikan pemahaman agar pemerintah
militer Jepang dapat lebih memahami rakyat Indonesia untuk mencapai
kemerdekaannya.
Cita-cita perjuangan telah tertanam pada kaum pergerakan. Oleh sebab itu
Pemerintah Militer Jepang tidak dapat menghindari terbentuknya organisasiorganisasi
seperti PUSAT TENAGA RAKYAT (PUTERA), Pemuda Menteng,
Perhimpunan Kebangkitan Rakyat dan lain-lain. Organisasi-organisasi ini pada
hakekatnya dimotori oleh tokoh-tokoh seperti Ir. Soekarno. Ki Hajar Dewantara, KH
Mas Mansur, Chairul Saleh dan lain-lain.
Munculnya tokoh-tokoh pergerakan Nasional adalah konsekuensi dari usaha
untuk mensukseskan perang Asia Timur Raya. Itulah sebabnya tokoh pergerakan
seperti Hatta, Syahrir, Soekarno segera dibebaskan dari tahanan. Soekarno dan
Hatta kemudian bersama-sama membentuk organisasi Pusat Tenaga Rakyat
(PUTERA). Ternyata kegiatan PUTERA semakin membahayakan kedudukan
Jepang, karena itu organisasi ini dibubarkan dan kemudian diganti dengan
Perhimpunan Kebangkitan Rakyat (Jawa Hokokai). Selanjutnya baik di desa-desa
maupun di kota juga dibentuk organisasi-organisasi pemuda seperti SEINENDAN
dan KEIBODAN. Kedua organisasi ini dimaksudkan untuk membantu perang
Jepang melawan Tentara Sekutu.
Gencarnya pergerakan politik pada awal pendudukan Jepang membuat
pemerintah Jepang melarang semua kegiatan politik. Pada tanggal 21 Maret 1942
dikeluarkan surat keputusan untuk membubarkan semua organisasi yang bergerak
di bidang politik. Jepang hanya mengijinkan organisasi sosial seperti olah raga dan
kesenian. Organisasi politik dimungkinkan bila merupakan gerakan bersama untuk
kepentingan bangsa Asia seperti Gerakan 3 A.
Melalui Gerakan 3 A Jepang memperkenalkan diri sebagai pembela Asia
terhadap kekejaman Imperialisme Barat. Gerakan ini bersemboyan Nippon Modul UD Tk.I dan UPKP BPOM RI
Sejarah Indonesia 8
pelindung Asia, Nippon cahaya Asia dan Nippon pemimpin Asia. Gerakan ini tidak
memperoleh simpati dari kaum pergerakan.
Menjelang akhir tahun 1944 Jepang mendapat kekalahan dalam perang
Pasifik. Akibatnya Kabinet Tojo jatuh dan digantikan oleh Kabinet Jenderal Koiso.
Dalam kebijakannya kabinet Jenderal Koiso mengumumkan apa yang dikenal
dengan janji kemerdekaan Indonesia di kelak kemudian hari. Berbagai daerah
pangkalan tentara Jepang dikuasai oleh Tentara Sekutu di bawah pimpinan
Amerika Serikat. Di antaranya adalah daerah Balikpapan. Pada bulan Maret 1945
Panglima Tentara di Jakarta mengumumkan dibentuknya Badan Penyelidik UsahaUsaha
Persiapan Kemerdekaan Indonesia ( Dokuritsu Jumbi Cosakai).
Badan baru ini bermaksud menyelidiki masalah tata pemerintahan, ekonomi,
politik dalam rangka pembentukan negara merdeka. Upacara peresmian dilakukan
pada tanggal 28 Mei 1945 di Pejambon yang dihadiri oleh pejabat-pejabat tinggi
Jepang dan diikuti penaikan Bendera Merah Putih. Badan ini diketuai oleh dr.
Rajiman Widiodininggrat.
Dalam sidangnya pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 badan ini telah
melahirkan konsep dasar-dasar negara. Badan penyelidik ini kemudian dibubarkan
dan dibentuk badan baru Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).
Meskipun kekalahan Jepang sangat dirahasiakan, tetapi berkat kecepatan
para pemuda, berita tentang menyerahnya Jepang kepada Sekutu, sampai juga
pada pemimpin-pemimpin Indonesia. Golongan muda mendesak agar proklamasi
segera dilaksanakan keesokan harinya tanggal 16 Agustus 1945, sedang golongan
tua masih menekankan perlunya rapat dengan PPKI terlebih dahulu. Melalui
berbagai peristiwa akhirnya rencana proklamasi dan penyusunan naskah
proklamasi disepakati golongan pemuda dan Bung Karno serta Bung Hatta.
Pada pukul 10.00 tanggal 17 Agustus 1945 di halaman rumah kediaman
Bung Karno Jalan Pegangsaan Timur 56 (sekarang Jalan Proklamasi) naskah
proklamasi tersebut diumumkan oleh Soekarno - Hatta dihadiri pemimpin-pemimpin
bangsa dan berbagai kalangan pemuda. Sejak itulah Indonesia memasuki alam
kemerdekaan.Modul UD Tk.I dan UPKP BPOM RI
Sejarah Indonesia 9
BAB IV
PERJUANGAN UNTUK MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN
Masa Kemerdekaan dan Perjuangan untuk Mempertahankan Kemerdekaan
dimulai dari tahun 1945-1949, diwarnai dengan pengisian perlengkapan sebagai
negara merdeka dan perjuangan bersenjata serta berbagai diplomasi antara bangsa
Indonesia dengan pihak Belanda. Diplomasi itu direalisasikan dalam perjanjianperjanjian.
1. Masa Indonesia Merdeka
Sehari setelah proklamasi, 18 Agustus 1945 PPKI mengadakan sidang
pertama. Sidang tersebut berhasil mengesahkan UUD serta menunjuk Ir.
Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia dan Drs. Moh. Hatta sebagai
Wakil Presiden. Dalam sidang berikutnya berhasil dibentuk berbagai kementrian
dan pembagian wilayah Indonesia menjadi delapan (8) provinsi. Selanjutnya
dibentuk juga Komite Nasional, Partai Nasional dan Badan Keamanan Rakyat.
Sedikit demi sedikit aparat pemerintahan semakin lengkap. Sehingga roda
pemerintahan pun mulai berjalan.
2. Perundingan Indonesia - Belanda
Pada pertengahan September 1945 rombongan pertama pasukan Sekutu
mulai mendarat. Mereka merupakan bagian dari South East Asia Command
(SEAC) di bawah pimpinan Laksamana Mountbatten. Untuk Indonesia SEAC
membentuk Allieu Force Netherlands East Indies (AFNEI) yang terdiri atas
pasukan Inggris yang mendarat di Jawa dan Sumatera serta pasukan Australia
yang mendarat di luar Jawa dan Sumatra. Pasukan ini bertugas melucuti dan
memulangkan tentara Jepang serta membebaskan tawanan perang.
Kedatangan tentara Inggris itu diboncengi oleh NICA (Belanda).
Keadaan ini sudah diduga oleh para pemimpin Indonesia. Itulah sebabnya
pemerintah RI pada tanggal 5 Oktober 1945 memutuskan untuk membentuk
suatu tentara dengan nama Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Selain itu
pemerintah mengeluarkan maklumat bahwa RI akan menanggung semua
hutang-hutang Nederland Indies. Dengan maklumat ini pemerintah ingin
menunjukkan pada dunia luar bahwa RI bukanlah negara yang masih tunduk
pada Jepang, tetapi RI mengakui tata cara negara-negara demokrasi barat.
Sebagai realisasi dari maklumat ini maka didirikan sejumlah partai dan dibentuk
satu kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri Syahrir. Tugas kabinet ini
adalah menjalankan perundingan-perundingan dengan pihak Belanda, sebagai
berikut :
a. Perundingan di Linggarjati pada tahun 1946
Dalam perundingan Indonesia mengusulkan bahwa pada dasarnya RI
adalah negara yang berdaulat penuh atas bekas wilayah Nederland Indie.
Karena itu Belanda harus menarik mundur tentaranya dari Indonesia.
Mengenai modal asing pemerintah Republik Indonesia tetap akan menjamin.
Keinginan Belanda lewat tentara Sekutu dinyatakan oleh Van Mook pada Modul UD Tk.I dan UPKP BPOM RI
Sejarah Indonesia 10
tanggal 19 Januari 1946. Kehadirannya adalah bermaksud menciptakan
negara persemakmuran (commenwealth). Anggotanya adalah kerajaan
Belanda, Suriname, Curocao dan Indonesia. Urusan ke luar commenwealth
itu dipegang oleh kerajaan Belanda sedangkan urusan ke dalam dipegang
oleh masing-masing negara.
Perundingan yang dilakukan di Linggarjati dikeluarkan hasilnya pada
tanggal 15 November 1946. Belanda dan Republik Indonesia Serikat berada
dalam suatu Uni Indonesia-Belanda. Persetujuan gencatan senjata juga
ditandatangani oleh pihak militer tanggal 12 Februari 1947.
Pada tanggal 21 Juli 1947 Belanda tiba-tiba melancarkan Agresi militer I dan
berhasil menerobos pertahanan RI. Tentara Republik Indonesia bertahan
dengan melancarkan perang gerilya.
b. Perundingan Renville pada tahun 1947
Amerika Serikat kemudian mengusulkan pada Dewan Keamanan untuk
membentuk suatu komisi yang mengawasi pelaksanaan gencatan senjata.
Komisi yang terdiri atas Dr. Frank Graham (AS), Richard Kirby (Australia)
dan Paul Vanzeelant (Belgia), di Indonesia dikenal dengan nama Komisi
Tiga Negara (KTN). Komisi yang mulai bekerja pada bulan Oktober 1947 itu
membuka kembali perundingan-perundingan politik antara Indonesia dan
Belanda.
Perundingan dilakukan di atas kapal USS Renville pada tanggal 8
Desember 1947. Pihak Indonesia dalam perundingan ini dipimpin oleh Amir
Syarifuddin.
Hasil perundingan ini KTN berpendapat bahwa perjanjian Linggarjati harus
dijadikan landasan perundingan politik. Pihak Belanda menanggapi usul
KTN dengan usul 12 prinsip politik yang pada dasarnya tidak menginginkan
adanya Republik Indonesia. Pihak RI bahkan hanya berhasil mengatasi
keadaan dengan mengajukan 6 prinsip politik tambahan. Utusan RI
menerima usul ini, karena ketentuannya adalah diadakan plebisit di
Indonesia untuk menentukan apakah daerah-daerah bersedia atau tidak
bergabung dengan RI. Pihak Belanda pun menerima. Sementara itu muncul
masalah-masalah di dalam negeri, khususnya intimidasi dari Belanda, yaitu
pembentukan negara-negara boneka.
c. Perundingan Renville pada tahun 1949
Pada bulan April 1959 perundingan dimulai antara delegasi Indonesia yang
dipimpin oleh Mr. Mohammad Roem dan Dr. J. H. Van Royen dari pihak
Belanda. Pertemuan di Hotel Des Indes (kini Duta Merlin) itu diawasi dan
dipimpin Marle Cochran, wakil dari Amerika Serikat dalam komisi PBB
(UNCI : United Nations Commision of Indonesia). Dalam perundingan ini
pihak Indonesia menuntut agar Presiden dan Wakil Presiden dikembalikan
ke Yogyakarta dan agar Belanda mengakui RI. Perundingan berjalan sangat
lamban, sehingga Drs. Hatta didatangkan dari Bangka untuk langsung
berunding dengan Dr. Van Royen. Dengan demikian pada bulan Mei 1949
dicapai persetujuan Roem-Royen dan pemerintah Indonesia dikembalikan Modul UD Tk.I dan UPKP BPOM RI
Sejarah Indonesia 11
ke Yogyakarta, setelah cara-cara pengosongan Yogyakarta oleh tentara
Belanda disepakati.
d. Konferensi Meja Bundar pada tahun 1949
Konferensi Meja Bundar dimulai di Den Haag pada tanggal 23 Agustus 1949
dan berakhir pada tanggal 2 November 1949. Hasilnya direalisasikan oleh
KNIP pada tanggal 14 Desember 1949. Pada tanggal 16 Desember 1949
diadakan Pemilihan Presiden RIS dan pada keesokan harinya Soekarno
disahkan sebagai Presiden RIS. Pada tanggal 20 Desember 1949 kabinet
RIS dibentuk dan dipimpin Drs. Mohammad Hatta, kemudian pada tanggal
23 Desember 1949 pimpinan kabinet RIS bertolak ke Den Haag untuk
menandatangani pengakuan kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949.
3. Kembali ke Negara Kesatuan
Negara Republik Indonesia Serikat adalah negara yang terdiri atas negaranegara
bagian. Negara RIS ini terbentuk sebagai tidak lanjut dari hasil
Konferensi Meja Bundar (KMB) tanggal 2 November 1949 di Den Haag. RIS
terdiri atas 16 negara bagian, yaitu: Negara Republik Indonesia, Negara
Indonesia Timur, Negara Pasundan, Negara Jawa Timur, Negara Madura,
Negara Jawa Tengah, Negara Sumatera Selatan, Negara Sumatera Timur,
Kalimantan Barat, Kalimantan Tenggara, Kalimantan Timur, Dayak Besar,
Banjar, Bangka Belitung dan Riau.
Ir. Soekarno diangkat sebagai presiden dan Drs. Moh. Hatta sebagai
perdana menteri. Kabinet pun dibentuk dengan anggota-anggota antara lain Sri
Sultan Hamengkubuwono IX, Mr. Wilopo, Prof. Dr. Supomo, dr. Leimena, Arnold
Monomutu, Ir. Hertinglaoh, Sultan Hamid II dan Ide Anak Agung Gde Agung.
Kabinet ini merupakan Zaken Kabinet (yang mengutamakan keahlian dari
anggota-anggotanya). Ternyata sebagian besar dari anggota kabinet ini adalah
pendukung unitarisme (kesatuan). Karena itu tidak beberapa lama setelah RIS
berdiri, gerakan-gerakan untuk membubarkan negara federal dan membentuk
negara kesatuan telah ada. Setelah ditandatanganinya Piagam Persetujuan
antara Pemerintah RIS dan pemerintah RI tanggal 19 Mei 1950, pembentukan
Negara Kesatuan direalisasi. Kemudian dibentuk Panitia Gabungan RIS – RI
yang bertugas merancang UUD Negara Kesatuan yang diselesaikan pada 20
Juli 1950. Rancangan UUD ini ditandatangani oleh Presiden Soekarno 15
Agustus 1950 yang kemudian dikenal sebagai Undang-Undang Dasar
Sementara RI 1950 (UUDS 1950). 32Modul UD Tk.I dan UPKP BPOM RI
Sejarah Indonesia 12
BAB V
DEMOKRASI LIBERAL 1950-1959
Pada masa Demokrasi Liberal yang dimulai tahun 1950 hingga 1959,
diwarnai dengan adanya munculnya partai-partai yang saling berebut untuk
menduduki kabinet. Pada masa ini ada dua partai yang sangat menonjol dalam
percaturan politik yaitu PNI dan Masyumi. Sehingga masa ini diidentifikasikan
dengan masa jatuh bangunnya kabinet.
Masa Demokrasi Liberal kepemimpinan negara diatur menurut Undangundang
Dasar yang bertanggung jawab kepada parlemen. Kabinet disusun menurut
pertimbangan kekuatan kepartaian dalam parlemen dan sewaktu-waktu dapat
dijatuhkan oleh wakil-wakil partai itu.
1. Kondisi Politik Masa Demokrasi Liberal
Masa Liberal di Indonesia (1950-1959) biasa pula disebut masa kabinet
parlementer. Kabinet parlementer adalah kabinet yang pemerintahan sehari-hari
dipegang oleh seorang Perdana Menteri. Dalam masa Kabinet Parlementer ini
ternyata konflik partai di Indonesia sangat tinggi sehingga kabinet terpaksa jatuh
bangun.
Seringnya pergantian kabinet membuat masa yang singkat itu (1950-1959)
dikuasai oleh beberapa kabinet. Kabinet-kabinet tersebut adalah : Kabinet
Natsir (Masyumi 1950-1951), Kabinet Sukiman (Masyumi 1951-1952), Kabinet
Wilopo (1952-1953), Kabinet Ali Sastroamidjojo I (PNI 1953-1955), Kabinet
Burhanuddin Harahap (Masyumi 1955-1956), Kabinet Ali Sastroamidjojo II
(1956-1957), dan akhirnya Kabinet Djuanda (Zaken kabinet 1957-1959).
Konflik antar partai mendesak Presiden memberlakukan undang-undang
SOB (negara dalam keadaan bahaya) dan angkatan perang mendapat
wewenang khusus untuk mengamankan negara di seluruh Indonesia. Tetapi
usaha Presiden untuk mempengaruhi partai-partai agar mau membentuk
kabinet baru ternyata gagal. Sebab itu ia mengangkat Ir. Djuanda yang tidak
berpartai sebagai formatur kabinet.
Kabinet Djuanda (1957-1959) bertugas menyelesaikan kemelut dalam
negeri, selain memperjuangkan kembalinya Irian Barat dan menjalankan
pembangunan. Pertama-tama kabinet ini membentuk suatu Dewan Nasional
yang bertugas memberi nasehat kepada pemerintah dalam menjalankan tugastugasnya.
Di samping itu, diadakan musyawarah nasional untuk mencari jalan
keluar dari kemelut nasional. Sebelum musyawarah itu menghasilkan keputusan
terjadi “Peristiwa Cikini”, yaitu percobaan pembunuhan Presiden.
Pada tanggal 10 Februari 1958, Ketua Dewan Banteng mengeluarkan
ultimatum agar Kabinet Djuanda dibubarkan dalam waktu lima kali 24 jam.
Presiden ternyata tidak menghiraukan hal ini sehingga akhirnya Dewan Banteng
memproklamasikan berdirinya “Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia”
(PRRI) dengan Syarifudin Prawiranegara sebagai perdana menteri. Begitu pula Modul UD Tk.I dan UPKP BPOM RI
Sejarah Indonesia 13
di Sulawesi dibentuk pemerintahan sendiri yaitu Permesta. Hal itu membuat
situasi negara semakin mengkhawatirkan.
2. Dekrit Presiden 5 Juli 1959
Di dalam sidang konstituante menetapkan Undang-Undang Dasar 1945
kembali menjadi Undang-undang Republik Indonesia yang tetap. Hal ini
menunjukkan bahwa konstituante dianggap tidak mampu bekerja lagi. Krisis
politik pun semakin merajalela dan partai-partai tidak dapat mengatasinya
sehingga negara benar-benar dalam keadaan gawat.
Untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa, dicapailah kesepakatan
antara presiden, kabinet, dewan nasional, wakil-wakil partai, dan pimpinan TNI
untuk kembali ke UUD 1945. Ini adalah jalan yang terbaik untuk mengatasi
krisis nasional. Akhirnya Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit pada tanggal
5 juli 1959 yang isinya sebagai berikut :
a. Pembubaran Konstituante
b. Berlakunya kembali UUD 1945
c. Tidak berlakunya UUDS 1950
Dekrit Presiden itu juga menetapkan pembentukan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS), Dewan Permusyawaratan
Rakyat Sementara (DPRS), Dewan Perancang Nasional (Deparnas). Dekrit
yang kemudian dikenal dengan nama Dekrit Presiden 5 Juli 1959 ini mengawali
masa demokrasi terpimpin dalam pemerintahan Republik Indonesia.Modul UD Tk.I dan UPKP BPOM RI
Sejarah Indonesia 14
BAB VI
MASA DEMOKRASI TERPIMPIN 1959 – 1965
Pada masa ini, Presiden Soekarno mengeluarkan sebuah Dekrit yang
dinamakan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dikeluarkannya dekrit tersebut disebabkan
karena ketidakmampuan konstituante untuk menyusun Undang-Undang Dasar yang
baru bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Namun demikian di dalam praktik ketatanegaraannya dalam sistem
Demokrasi Terpimpin ini tidak dilaksanakan secara konsekuen, bahkan justru
sebaliknya, karena di dalam praktiknya sangat jauh dan menyimpang dari arti yang
sebenarnya. Akibatnya demokrasi yang dijalankan tidak lagi berdasarkan keinginan
luhur bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pancasila, tetapi didasarkan kepada
keinginan atau ambisisi politik Presiden Soekarno.
1. Kondisi Politik Masa Demokrasi Terpimpin
Dengan dikeluarkannya “Dekrit Presiden”, Kabinet Karya dibubarkan dan diganti
dengan Kabinet Kerja yang langsung dipimpin oleh Presiden Soekarno.
Presiden sekaligus bertindak sebagai perdana menteri, sedang Ir. Djuanda
diangkat sebagai Menteri Pertama. Program pokok kabinet meliputi
penyelesaian masalah keamanan dalam negeri, pembebasan Irian Barat dan
masalah sandang pangan.
Presiden kemudian mengeluarkan Penetapan No. 7 Tahun 1959 untuk
mengatur kehidupan partai politik di Indonesia, yang antara lain menyebut
bahwa hanya partai-partai yang dapat menerima Pancasila yang akan diberi
hak hidup. Partai Masyumi dan PSI dibubarkan karena ada tokoh-tokohnya
yang dianggap terlibat PRRI/Permesta. Lembaga-lembaga tertinggi negara
diubah oleh Presiden. DPR dan MPR dibentuk tanpa melalui pemilu dengan
nama DPR Gotong Royong dan MPR Sementara. Selain itu dibentuk pula
lembaga-lembaga inkonstitusional seperti Front Nasional yang bertujuan
memperjuangkan cita-cita Proklamasi dan cita-cita yang terkandung dalam UUD
1945 serta Depernas (Dewan Perancang Nasional) yang bertugas merancang
pembangunan nasional.
Dalam masa Demokrasi Terpimpin ada kekuatan politik waktu itu terpusat di
tangan Presiden Soekarno dengan TNI-AD dan PKI disampingnya.
PKI yang sejak tahun 1952 bangkit kembali setelah ditumpas dalam
pemberontakan Madiun (1948), dengan menerima Pen Pres No. 7/1959 partai
ini mendapat tempat dalam tatanan politik. Kemudian dengan menyokong
gagasan NASAKOM (Nasionalisme – Agama – Komunisme) dari Presiden, PKI
dapat memperkuat kedudukannya dan berusaha menyaingi TNI.
Satu program Kabinet Kerja yang pada hakekatnya merupakan tuntutan
nasional adalah masalah Irian Barat. Wilayah ini merupakan bagian dari
Indonesia yang diproklamasikan tahun 1945, tetapi Belanda belum bersedia
menyerahkan bahkan berlarut-larut sampai tahun 1962. Mula-mula Indonesia
mencoba memperjuangkan kembalinya wilayah itu melalui PBB, tetapi tidak Modul UD Tk.I dan UPKP BPOM RI
Sejarah Indonesia 15
pernah berhasil memperoleh tanggapan positif. Pada tahun 1961, Pemerintah
RI mengambil sikap tegas yaitu merencanakan penyerbuan ke Irian Barat.
Rencana ini dinamakan Tri Komando Rakyat atau Trikora. Dalam rangka
mencari bantuan untuk operasi militer ke Irian Barat itulah Pemerintah RI
mendekati Uni Soviet. Langkah ini ditempuh setelah negara-negara barat
(terutama Amerika Serikat) tidak bersedia memberikan dukungan. Dalam
rangka membebaskan Irian Barat inilah pada tahun 1962 dibentuk Komando
Mandala di bawah pimpinan Kolonel Soeharto.
Dengan dibentuknya Operasi Mandala, maka suasana perang semakin dekat.
Amerika Serikat kemudian mendesak Belanda untuk mengadakan perundingan.
Usaha ini berhasil dan pada tanggal 15 Agustus 1962 pihak Belanda dan
Indonesia menandatangani Perjanjian New York. Duta Besar AS untuk PBB
Ellsworth Bunker menjembatani pertikaian ini. Bunker mengusulkan agar Irian
Barat diserahkan kepada Indonesia melalui PBB dalam waktu dua tahun. Dalam
masa peralihan itu Irian Barat dipegang oleh suatu badan PBB, UNTEA (United
Nation Temporary Executive Authority). Badan ini menyerahkan Irian Barat
kepada pemerintah Indonesia pada tanggal 1 Mei 1963.
Masalah lainnya adalah masalah Malaysia muncul ketika Perdhana Menteri
Malaysia, Tengku Abdulrakhman mengusulkan pada pemerintah Inggris untuk
membentuk federasi antara daerah-daerah jajahan Inggris di Asia Tenggara.
Federasi tersebut Federasi Malaysia yang meliputi daerah-daerah Malaya,
Singapura, Serawak, Brunei dan Sabah. Indonesia dengan tegas menolak
pembentukan federasi tersebut. Pemerintah Indonesia waktu itu menganggap
bahwa federasi itu proyek neokolonialisme Inggris yang membahayakan
Indonesia.
Filipina juga merasa dirugikan dengan pembentukan federasi tersebut. Karena
itu masalah federasi menjadi masalah internasional dan menimbulkan
ketegangan di Asia Tenggara. Untuk menghindari terjadi perang di Asia
Tenggara, kemudian diusahakan penyelesaian melalui perundingan. Setelah itu
kemudian dilakukan perundingan-perungdingan baik di Tokyo maupun di
Manila. Dalam Konferensi Tingkat Tinggi di Manila 7 Juni 1963, wakil Indonesia
dan Filipina menyatakan bahwa tidak berkeberatan atas pembentukan federasi
tersebut asal memang dikehendaki oleh rakyat Kalimantan Utara dan untuk
mengetahui kehendak rakyat Kalimantan Utara tersebut harus dilakukan
Referendum oleh PBB. Namun sebelum referendum selesai Tengku
Abdulrakhman dan Inggris telah mengumumkan berdirinya Federasi Malaysia
pada tanggal 16 September 1963. Indonesia mengajukan protes, karena
menganggap Tengku Abdulrakhman melanggar Konferensi Tingkat Tinggi di
Manila. Dalam konferensi tersebut Tengku Abdulrakhman menjanjikan untuk
menangguhkan Proklamasi Federasi Malaysia sampai Tim PBB menyelesaikan
tugasnya. Oleh karena itu Pemerintah Indonesia tidak bersedia mengakui
Federasi Malaysia dan membuka tahap baru dalam konfrontasinya terhadap
Malaysia. Kemudian pada tanggal 3 Mei 1964 Presiden Soekarno Modul UD Tk.I dan UPKP BPOM RI
Sejarah Indonesia 16
mengumumkan Dwi Komando Rakyat (Dwikora) untuk menggagalkan dan
menghancurkan Federasi Malaysia.
2. Peristiwa Gerakan 30 September/PKI
Mulai bulan Juli atau akhir Juni 1965, PKI menyusun rencana untuk
menghancurkan pimpinan TNI AD yang menghalanginya dalam segala bidang.
Pelaksanaan rencana itu dikaitkan dengan kondisi kesehatan Presiden. Pada
bulan Agustus, Soekarno terkena serangan flu yang gawat sekali. Pada tanggal
30 September 1965, PKI telah melancarkan operasi militer yang mereka
namakan Gerakan 30 September.
Pada malam yang naas itu 6 orang Jenderal Pimpinan TNI AD dibunuh secara
kejam, tetapi Jenderal A.H. Nasution dapat meloloskan diri. Komandan Kostrad
Jenderal Soeharto kemudian mengambil alih pimpinan AD dan bertindak cepat
untuk menguasai keadaan. Operasi militer dilancarkan mulai tanggal 1 Oktober
1965. Gedung RRI Pusat dan Gedung Telekomunikasi berhasil direbut. Pada
hari itu juga Kota Jakarta telah dapat dikuasai kembali. Selanjutnya setelah
diketahui bahwa basis utama G 30 S/PKI berada di sekitar Lanuma Halim
Perdanakusuma, maka mulailah dilakukan persiapan-persiapan untuk
membebaskan Halim. Kekuatan PKI pun hancur berantakan.
Menghadapi situasi yang terdesak dan karena tidak adanya dukungan ABRI
dan masyarakat pemimpin PKI DN Aidit meninggalkan Jakarta menuju
Yogyakarta dan kemudian selalu berpindah-pindah tempat. Namun ABRI
dengan bantuan masyarakat terus berusaha menghancurkan kekuatan G 30
S/PKI juga di berbagai tempat di seluruh pelosok tanah air. Aidit kemudian
ditangkap di Manisrenggo Solo. Modul UD Tk.I dan UPKP BPOM RI
Sejarah Indonesia 17
BAB VII
ORDE BARU
Orde Baru adalah tatanan seluruh peri kehidupan rakyat, bangsa dan
negara Indonesia yang diletakkan kembali pada kemurnian pelaksanaan Pancasila
dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.
Kelahiran Orde Baru ini tidak dapat dipisahkan dari peristiwa G 30 S/PKI
dan dikeluarkannya Supersemar 1966. Terbitnya Supersemar merupakan sarana
bagi upaya penyelesaian kemelut politik yang menimpa bangsa Indonesia sebagai
akibat pemberontakan G 30 S/PKI.
1. Lahirnya Orde Baru
Setelah Gerakan 30 September 1965 terjadi krisis politik. Demikian juga bidang
ekonomi, keadaannya semakin parah. Kesejahteraannya jauh merosot, antara
lain karena laju inflasi yang mencapai 650%. Hal itu semakin parah dengan
adanya devaluasi nilai rupiah, kenaikan tarif dan jasa serta kenaikan harga BBM
pada 3 Januari 1966.
Hal tersebut menimbulkan ketidakpuasan masyarakat. Sehingga pada tanggal
10 Januari 1966 masyarakat dengan dipelopori KAMI dan KAPI menyampaikan
tiga tuntutan rakyat (TRITURA) kepada pemerintah yaitu:
a. Pembubaran PKI dan ormas-ormasnya.
b. Pembersihan kabinet Dwikora, dengan sasaran jangka panjang
berupa pemerintahan yang efisien, kompak, dan efektif.
c. Penurunan harga bahan-bahan kebutuhan pokok, dengan konsekuensi
jangka panjang rehabilitasi dan stabilisasi ekonomi.
Demonstrasi yang dipimpin oleh KAMI dan KAPPI kemudian berhadapan
dengan pasukan pemerintah. Para demonstan terus mendesak sampai ke
Istana Merdeka. Pasukan pemerintah yang terdesak berusaha menahan para
demonstran dengan tembakan. Dalam peristiwa itu seorang mahasiswa UI
yaitu Arif Rakhman Hakim tertembak dan gugur sebagai pahlawan Ampera.
Suasana di Ibukota semakin tegang. Hampir setiap hari terjadi demonstrasi
untuk mewujudkan Tritura.
Untuk mengantisipasi situasi yang semakin kacau itu maka pada tanggal 11
Maret 1966 Presiden Soekarno mengadakan sidang Kabinet di Istana
Negara. Sementara sidang berlangsung, Presiden Soekarno menerima
laporan tentang adanya pasukan tak dikenal di sekitar istana. Untuk
menghindari segala kemungkinan, Presiden Soekarno meninggalkan istana
menuju Bogor dengan helikopter.
Tiga orang perwira tinggi, yaitu Mayor Jenderal Basuki Rakhmat, Brigadir
Jenderal M. Yusuf, dan Brigadir Jenderal Amir Makhmud menghadap
Letnan Jenderal Soeharto, Panglima Kostrad. Setelah membahas masalah
pemulihan keamanan dan ketertiban, maka pada tanggal 11 Maret itu juga tiga
orang perwira tinggi tersebut pergi menghadap Presiden Soekarno di Istana
Bogor. Mereka melaporkan kepada Presiden tentang suasana di Jakarta dan Modul UD Tk.I dan UPKP BPOM RI
Sejarah Indonesia 18
kesiapan ABRI untuk mengatasi suasana jika terjadi sesuatu. Namun usaha ini
hanya akan berhasil jika presiden memberikan kekuasaan penuh kepada
seseorang yang diberi tugas untuk mengatasi situasi.
Adanya laporan tiga perwira di atas, Presiden Soekarno mengeluarkan Surat
Perintah kepada Letnan Jenderal Soeharto yang menjabat sebagai
pimpinan Kostrad. Surat Perintah inilah yang dikenal dengan nama Surat
Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar). Supersemar ini antara lain berisi
instruksi agar Letnan Jenderal Soeharto mengambil tindakan yang dianggap
perlu untuk menjamin keamanan, ketenangan, ketertiban, dan kestabilan
jalannya pemerintahan demi keutuhan bangsa dan negara Republik
Indonesia.
Letnan Jenderal Soeharto selaku pengemban Supersemar segera mengambil
kebijaksanaan dan langkah tegas terhadap perkembangan politik yang
tidak menentu. Satu demi satu Tritura dipenuhi. Pertama, pembubaran
PKI serta ormas-ormasnya pada tanggal 12 Maret 1966. Kedua adalah
pengamanan 15 orang menteri yang berindikasi terlibat G 30 S/PKI atau
diragukan itikad baiknya dalam memulihkan keamanan pada tanggal 18 Maret
1966.
Pemerintah kemudian mengambil langkah-langkah untuk mengembalikan
penyimpangan-penyimpangan dari UUD 1945 dalam lembaga eksekutif dan
legislatif. Dalam Sidang Umum IV MPRS tanggal 20 Juni - 5 Juli 1966,
dihasilkan ketetapan-ketetapan politik sesuai dengan UUD 1945. Pemerintah
Orde Baru adalah pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Soeharto.
Pemerintahan ini berlangsung sejak berlakunya Supersemar pada tanggal 11
Maret 1966, yang menggantikan pemerintahan Orde Lama yang dipimpin
oleh Presiden Soekarno (1945-1966).
Pemerintahan Orde Baru ditandai oleh pelaksanaan Pancasila dan UUD
1945 secara murni dan konsekuen. Orde Baru mempunyai dua landasan,
yaitu landasan falsafah dan ideologi Pancasila, dan landasan konstitusional
berupa UUD 1945.
2. Stabilisasi dan Rehabilitasi
Tuntutan Tritura yang ketiga yaitu perbaikan dan stabilitas ekonomi hanya
dapat dilakukan dengan pembangunan di segala bidang. Akan tetapi
pembangunan hanya dapat berjalan lancar jika negara berada dalam
keadaan aman dan tertib. Oleh karena itu sebelum pembangunan nasional
dimulai diperlukan dahulu stabilitas nasional.
Program pertama yang dilakukan adalah pembaharuan kabinet. Kabinet
untuk menstabilitaskan ekonomi dan keamanan disebut Kabinet Ampera.
Dalam masa Kabinet Ampera I & II (1966-1968).
Departemen Keuangan mengemban tugas melaksanakan program stabilitas
ekonomi dan keuangan negara yang meliputi bidang moneter termasuk
didalamnya menjaga stabilitas intern dan ekstern nilai mata uang Indonesia.
Untuk mendukung pelaksanaan tugas, serta dalam rangka meningkatkan
ketertiban dan disiplin pegawai dalam melaksanakan tugasnya, pada tanggal Modul UD Tk.I dan UPKP BPOM RI
Sejarah Indonesia 19
30 Maret 1971 dengan Surat Keputusan Presiden nomor 15 tahun 1971
ditetapkan pemberian tunjangan khusus, ini dimaksudkan sebagai tindakan
preventif dan sekaligus sebagai imbangan atas tindakan yang akan diambil
sehingga pegawai Departemen Keuangan dapat menjalankan tugas dan
jabatannya dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab, berprestasi
kerja semaksimal mungkin dan tidak melakukan penyelewenganpenyelewengan
dalam bidang penerimaan dan pengeluaran negara. Keputusan
Presiden ini berlaku mulai tanggal 1 April 1971.
3. Tahap-tahap Pembangunan Nasional
Prioritas utama tahap pembangunan nasional adalah stabilitas politik.
Karena itu dalam Kabinet Pembangunan Nasional I, mula-mula yang dilakukan
adalah menghilangkan pertentangan politik. Dualisme Kepemimpinan adalah
bagian pertama yang harus segera diselesaikan. Dualisme Kepemimpinan ini
berakhir pada tanggal 22 Februari 1967. Ketika itu Presiden Soekarno
menyerahkan kekuasaannya kepada Letnan Jenderal Soeharto.
Namun secara resmi serah terima jabatan baru dilaksanakan setelah Sidang
Umum MPRS yang berlangsung tanggal 7-12 Maret 1967.
Dalam Sidang Umum V MPRS tanggal 21-30 Maret 1968 Letnan Jenderal
Soeharto diangkat sebagai Presiden RI sampai terpilih kembali melalui
Pemilihan Umum. Dengan terpilihnya Jenderal Soeharto ini kemudian
dibentuk Kabinet Pembangunan.
Tugas utama Kabinet Pembangunan adalah:
a. Menciptakan Stabilitas Politik dan Ekonomi
b. Menyusun dan melaksanakan rencana Pembangunan Lima tahun
Tahap pertama
c. Melaksanakan Pemilihan Umum
d. Mengikis habis sisa-sisa G 30 S/PKI
e. Membersihkan aparatur negara di pusat dan di daerah dari pengaruh PKI.
Keberhasilan stabilitas politik ditunjukkan oleh hasil penentuan pendapat
rakyat (pepera) di Irian Barat pada tahun 1969. Irian Barat memilih bersatu
dengan Republik Indonesia. Di samping itu pemerintah juga berhasil
mengembalikan stabilitas politik luar negeri antara lain dengan :
a. Berakhirnya Konfrontasi dengan Malaysia pada tanggal 11 Agustus 1966.
b. Indonesia kembali menjadi anggota PBB pada tanggal 28 September1966.
c. Pembentukan ASEAN 8 Agustus 1967.
Dalam sektor ekonomi Kebijaksanaan Pemerintah diarahkan untuk
memperbaiki neraca pembayaran yang ditunjang dengan tersedianya
cadangan devisa yang cukup memadai. Di samping itu terjadinya
keseimbangan moneter dan anggaran pendapatan belanja negara yang
berimbang dan dinamis. Untuk mencapai hal ini, maka dikeluarkan paket
kebijaksanaan 1 April 1976. Sasaran pokok kebijakan ini adalah mendorong
ekspor di luar minyak dan gas bumi sebagai sumber pendapatan
negara. Modul UD Tk.I dan UPKP BPOM RI
Sejarah Indonesia 20
Untuk meningkatkan daya saing hail-hasil produksi dalam negeri, maka pada
tanggal 15 November 1978 diambil kebijaksanaan yang menurunkan nilai
tukar rupiah terhadap valuta asing dengan 33,6% dari Rp 415,00 per US dolar
menjadi Rp 615,00 per US dolar. Sedangkan untuk meningkatkan
persediaan dalam negeri dilakukan peningkatan kesadaran pajak masyarakat,
penyempurnaan efisiensi kerja setiap departemen.
Pada Kabinet Pembangunan III, kebijaksanaan yang ditempuh oleh
pemerintah adalah dilakukannya penyempurnaan kebijaksanaankebijaksanaan
ekonomi yang telah dilaksanakan pada kabinet sebelumnya
terutama untuk meningkatkan sumber-sumber dalam negeri guna
meningkatkan tabungan pemerintah untuk membiayai pembangunan yang
semakin meningkat.
Kebijaksanaan pembangunan berlandaskan pada Trilogi Pembangunan dan
hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, stabilitas nasional
yang sehat dan dinamis mulai diterapkan pada Pelita IV. Kebijaksanaan ini
bertujuan meningkatkan neraca pembayaran dengan mengambil langkahlangkah
efisiensi dalam penggunaan devisa untuk impor, peningkatan
penanaman modal luar negeri serta pemantapan nilai tukar riil rupiah terhadap
valuta asing. Untuk mendukung semua ini dilakukan deregulasi dan
debirokrasi.
Dalam Kabinet Pembangunan V, prioritas utama ditujukan pada
pembangunan prasarana, peningkatan kualitas sumber daya manusia,
operasi pengendalian pengentasan kemiskinan. Untuk mencapai tujuan ini,
Departemen Keuangan mendapat tugas utama, yakni menggali dan
mengembangkan sumber-sumber penerimaan migas maupun non migas.
Hasilnya diharapkan untuk mendorong terciptanya lapangan kerja.
Dalam bidang moneter, serangkaian kebijaksanaan penting diambil sejak
awal Repelita V adalah menyempurnakan sistem perkreditan nasional.
Sistem ini menggalang kredit bagi usaha kecil. Dalam paket ini fungsi
perbankan dan lembaga keuangan sebagai pengelola. Langkah-langkah yang
diambil berkaitan dengan paket ini antara lain : mengurangi secara bertahap
peranan kredit likuiditas untuk berbagai program dan kegiatan,
menyederhanakan struktur suku bunga, dan menyempurnakan program
perkreditan ke arah terjaminnya penyediaan dana usaha kecil dan kegiatan
produktif koperasi, diikuti dengan paket kebijaksanaan 29 Januari 1990 (Pakjan)
disusul oleh Paket Februari 1991 (Paktri) dan Paket Juni 1991.
Kemajuan yang pesat di bidang penerimaan dalam negeri, penerimaan
pembangunan, pengeluaran rutin, pengeluaran pembangunan, serta
perkembangan moneter yang meliputi perkembangan jumlah uang beredar,
penghimpunan dana, perkreditan, lembaga keuangan, dan ekspor diharapkan
dapat memperkuat landasan ekonomi menyongsong pembangunan jangka
panjang II. Modul UD Tk.I dan UPKP BPOM RI
Sejarah Indonesia 21
BAB VIII
ORDE REFORMASI
A. Latar Belakang
Perjalanan sejarah Orde Baru yang panjang, Indonesia dapat
melaksanakan pembangunan dan mendapat kepercayaan dari dalam maupun
luar negeri. Rakyat Indonesia yang menderita sejak tahun 1960-an dapat
meningkat kesejahteraannya. Akan tetapi keberhasilan pembangunan pada
waktu itu tidak merata karena terjadi kesenjangan sosial ekonomi yang
mencolok antara si kaya dan si miskin. Bahkan Orde Baru ingin
mempertahankan kekuasaannya terus menerus dengan berbagai cara. Hal ini
menimbulkan berbagai efek negatif. Berbagai bentuk penyelewengan terhadap
nilai- nilai Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945 itu disebabkan oleh
adanya tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Sejak pertengahan tahun
1996 situasi politik di Indonesia memanas. Golongan Karya yang berkeinginan
menjadi mayoritas tunggal (Single Majority) mendapat tekanan dari masyarakat.
Masyarakat menuntut adanya perubahan di bidang politik, ekonomi,
demokratisasi dalam kehidupan sosial serta dihormatinya hak asasi manusia.
Hasil Pemilihan Umum 1997 yang dimenangkan Golkar dan menguasai DPR
dan MPR banyak mengandung unsur nepotisme. Terpilihnya Jenderal
Purnawirawan Soeharto sebagai Presiden RI banyak mendapat reaksi
masyarakat. Sedangkan pembentukan Kabinet Pembangunan VII dianggap
berbau Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN).
Pada saat memanasnya gelombang aksi politik tersebut Indonesia
dilanda krisis ekonomi sejak pertengahan tahun 1997 sebagai pengaruh krisis
moneter yang melanda wilayah Asia Tenggara. Harga-harga kebutuhan pokok
dan bahan pangan membumbung tinggi dan daya beli rakyat rendah. Para
pekerja di perusahaan banyak yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
sehingga semakin menambah pengangguran. Krisis diperparah dengan
kenaikan Harga BBM yang melonjak tajam hingga 71% dan tindakan para
konglomerat yang menyalahgunakan posisinya sebagai pelaku pembangunan
ekonomi. Mereka menambah hutang tanpa kontrol dari pemerintah dan
masyarakat. Akibatnya perekonomian mengalami krisis, nilai rupiah terhadap
dollar merosot tajam hampir Rp.15.000,00 per dollar AS. Perbankan kita
menjadi bangkrut dan banyak yang dilikuidasi. Pemerintah banyak
mengeluarkan uang dana untuk Kredit Likuidasi Bank Indonesia (KLBI)
sehingga beban pemerintah sangat berat. Dengan demikian kondisi ekonomi di
Indonesia semakin parah.
Melihat kondisi bangsa Indonesia yang merosot di berbagai bidang
tersebut maka para mahasiswa mempelopori demonstrasi memprotes kebijakan
pemerintah Orde Baru dengan menentang berbagai praktek korupsi, kolusi
nepotisme (KKN). Kemarahan rakyat terhadap pemerintah memuncak padaModul UD Tk.I dan UPKP BPOM RI
Sejarah Indonesia 22
bulan Mei 1998 dengan menuntut diadakannya reformasi atau perubahan di
segala bidang baik bidang politik, ekonomi maupun hukum.
Gerakan reformasi ini merupakan gerakan untuk menumbangkan
kekuasaan Orde Baru yang telah mengendalikan pemerintahan selama 32
tahun.
Pada awal Maret 1998 Kabinet Pembangunan VIII dilantik, akan tetapi
kabinet ini tidak membawa perubahan ke arah kemajuan. Oleh karena itu rakyat
menghendaki perubahan ke arah yang lebih baik di berbagai bidang kehidupan
baik bidang politik, ekonomi, hukum maupun sosial budaya. Pada awal Mei
1998 mahasiswa mempelopori unjuk rasa menuntut dihapuskannya KKN,
penurunan harga-harga kebutuhan pokok, dan Soeharto turun dari jabatan
Presiden. Ketika para mahasiswa melakukan demonstrasi pada tanggal 12 Mei
1998 terjadilah bentrokan dengan aparat kemananan. Dalam peristiwa ini
beberapa mahasiswa Trisakti cidera dan bahkan tewas. Di antara mahasiswa
Trisakti yang tewas adalah Elang Mulya Lesmana, Hery Hartanto, Hendriawan
Sie, dan Hafidhin Royan.
Pada tanggal 13-14 Mei 1998 di Jakarta dan sekitarnya terjadi
kerusuhan massa dengan membakar pusat-pusat pertokoan dan melakukan
penjarahan. Pada tanggal 19 Mei 1998 puluhan ribu mahasiswa menduduki
gedung DPR/MPR. Mereka menuntut Soeharto turun dari jabatan presiden akan
tetapi Presiden Soeharto hanya hanya mereshufle kabinet. Hal ini tidak
menyurutkan tuntutan dari masyarakat.
Pada tanggal 20 Mei 1998 Soeharto memanggil tokoh-tokoh masyarakat
untuk memperbaiki keadaan dengan membentuk Kabinet Reformasi yang akan
dipimpin oleh Soeharto sendiri. Tokoh-tokoh masyarakat tidak menanggapi usul
Soeharto tersebut. Akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto
menyatakan berhenti sebagai Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya B.J.
Habibie dilantik sebagai Presiden RI menggantikan Soeharto.
B. Pemerintahan B.J Habibie
Sidang Istimewa MPR yang mengukuhkan Habibie sebagai Presiden,
ditentang oleh gelombang demonstrasi dari puluhan ribu mahasiswa dan rakyat
di Jakarta dan di kota-kota lain. Gelombang demonstrasi ini memuncak dalam
peristiwa Tragedi Semanggi.
Masa pemerintahan Habibie ditandai dengan dimulainya kerjasama
dengan Dana Moneter Internasional untuk membantu dalam proses pemulihan
ekonomi. Selain itu, Habibie juga melonggarkan pengawasan terhadap media
massa dan kebebasan berekspresi.
Beberapa langkah perubahan diambil oleh Habibie, seperti liberalisasi
parpol, pemberian kebebasan pers, kebebasan berpendapat, dan pencabutan
UU Subversi. Walaupun begitu Habibie juga sempat tergoda meloloskan UU
Penanggulangan Keadaan Bahaya, namun urung dilakukan karena besarnya
tekanan politik dan kejadian Tragedi Semanggi II.Modul UD Tk.I dan UPKP BPOM RI
Sejarah Indonesia 23
Kejadian penting dalam masa pemerintahan Habibie adalah
keputusannya untuk mengizinkan Timor Timur untuk mengadakan referendum
yang berakhir dengan berpisahnya wilayah tersebut dari Indonesia pada
Oktober 1999. Keputusan tersebut terbukti tidak populer di mata masyarakat
sehingga hingga kini pun masa pemerintahan Habibie sering dianggap sebagai
salah satu masa kelam dalam sejarah Indonesia.
C. Pemerintahan Abdurrahman Wahid-Megawati
Selanjutnya Pemilihan Umum setelah berakhirnya Orde Baru
dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 1999 yang diikuti oleh 48 partai politik. Pada
Pemilu kali ini suara terbanyak diraih oleh Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP)
pimpinan Megawati Soekarnoputri berhasil meraih suara terbanyak (sekitar
35%). Tetapi karena jabatan presiden masih dipilih oleh MPR saat itu, Megawati
tidak secara langsung menjadi presiden. Abdurrahman Wahid, pemimpin PKB,
partai dengan suara terbanyak kedua saat itu, terpilih kemudian sebagai
presiden Indonesia ke-4. Megawati sendiri dipilih Gus Dur sebagai wakil
presiden.
Masa pemerintahan Abdurrahman Wahid diwarnai dengan gerakangerakan
separatisme yang makin berkembang di Aceh, Maluku dan Papua.
Selain itu, banyak kebijakan Abdurrahman Wahid yang ditentang oleh
MPR/DPR.
Masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid tidak berlangsung
lama dan diwarnai pertentangan dengan lembaga legislatif. Pada 29 Januari
2001, ribuan demonstran berkumpul di Gedung MPR dan meminta Gus Dur
untuk mengundurkan diri dengan tuduhan korupsi dan ketidak kompetenan.
Melalui Sidang Istimewa MPR pada 23 Juli 2001, Megawati secara resmi
diumumkan menjadi Presiden Indonesia ke-5.
D. Pemerintahan Megawati Soekarnoputri – Hamzah Haz
Masa jabatan Presiden Megawati Soekarnoputri hingga pemilihan umum
yang direncanakan pada tahun 2004. Kepemimpinan Presiden Megawati
Soekarnoputri didampingi oleh Hamzah Haz yang terpilih sebagai voting
(pemungutan suara). Pada masa pemerintahan Presiden Megawati ada
kemajuan dari luar maupun dari dalam negeri. Akan tetapi dengan adanya
kesulitan ekonomi sejak tahun 1997, pada masa pemerintahan ini belum bisa
memulihkan keadaan seperti sebelum krisis ekonomi.
Popularitas Megawati yang awalnya tinggi di mata masyarakat
Indonesia, menurun seiring dengan waktu. Hal ini ditambah dengan sikapnya
yang jarang berkomunikasi dengan masyarakat sehingga mungkin membuatnya
dianggap sebagai pemimpin yang 'dingin'.
Periswita penting lainnya antara lain disahkannya Amandemen UUD
1945 dianggap sebagai langkah konkrit menuju negara demokrasi. Untuk
pertama kalinya rakyat Indonesia dapat memilih presiden secara langsung.Modul UD Tk.I dan UPKP BPOM RI
Sejarah Indonesia 24
Masa pemerintahan Presiden Megawati berakhir sampai
diselenggarakannya Pemilihan Umum tahun 2004. Pada tanggal 5 April 2004
dilaksanakan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Pusat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tingkat propinsi dan
pada tingkat kota atau kabupaten.
Pemilihan Umum untuk memilih presiden secara langsung dilaksanakan
dua kali putara. Putaran pertama pada tanggal 5 Juli 2004 dan putaran kedua
pada tanggal 20 September 2004. Terpilih sebagai presiden adalah Susilo
Bambang Yudhoyono dan sebagai wakil presiden Jusuf Kalla. Pemilihan
Presiden dan wakil presiden oleh rakyat secara langsung ini merupakan
pertama kali dalam sejarah di Indonesia. Sistem ini merupakan salah satu hasil
dari gerakan reformasi di Indonesia.
Partai Demokrat yang sebelumnya kurang dikenal, menarik perhatian
masyarakat dengan pimpinannya, Yudhoyono, yang karismatik dan menjanjikan
perubahan kepada Indonesia. Pemilihan putaran pertama menyisihkan kandidat
lainnya sehingga yang tersisa tinggal Megawati dan SBY. Mantan jenderal SBY
memenangi pemilihan presiden putaran kedua, sebagian disebabkan karena
ketidakpercayaan pemilih terhadap Megawati.
E. Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla
Semenjak masa Reformasi, tradisi program kerja 100 hari presiden
terpilih Indonesia baru dikenal. Pada 100 hari pertamanya, SBY-JK dihantam
badai Tsunami yang meluluhlantakkan Aceh dan Nias. Susilo Bambang
Yudhoyono meminta bantuan internasional sekitar 75 miliar USD untuk
membangun infrastruktur di Indonesia, pada forum APEC di Chile
Dalam masa 5 tahun pemerintahannya, SBY dikenal paling berhasil
dalam pemberantasan korupsinya. Skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK)
Indonesia mengalamai kenaikan dari 2,0 pada tahun 2004 menjadi 2,6 pada
tahun 2008, dan akhirnya menjadi 2,8 pada tahun 2009. Catatan positif lainnya
adalah SBY berhasil mempertahankan kewenangan penuntutan KPK yang pada
saat pembahasan RUU Pengadilan Tipikor sempat terjadi tarik-menarik untuk
menghilangkan kewenangan penuntutan KPK tersebut. Di tengah polemik dan
perdebatan hukum dan politik, SBY berani mengambil terobosan/ manuver
dengan menerbitkan Perpu Plt. Pimpinan KPK untuk mengatasi pemberhentian
sementara kepada 3 orang pimpinan KPK dan stagnasi kinerja KPK. Terakhir
adalah dukungan SBY atas penuntasan kasus Bank Century baik dari sisi politis
maupun hukum.
Pada pemerintahan SBY terjadi pula kenaikan harga BBM sebanyak 2
(dua) kali pada tahun 2005 dan pada tanggal 24 Mei 2008, namun berbeda
dengan pemerintahan yang lain, terdapat Kebijakan penurunan harga BBM
yang diberlakukan pada Desember 2008.
Prestasi lainnya adalah Pemerintah Indonesia mencapai kesepakatan
damai dengan kelompok separatis Aceh, Gerakan Aceh Merdeka. Pada bulan
Agustus 2005, Pemerintah Indonesia dan GAM kembali duduk di meja Modul UD Tk.I dan UPKP BPOM RI
Sejarah Indonesia 25
perundingan yang diketuai oleh Martti Ahtisaari. Setelah terjadinya Tsunami
yang meluluh-lantakkan Aceh, GAM akhirnya setuju untuk menyerahkan seluruh
senjatanya dan pemerintah Indonesia setuju untuk menarik seluruh tentara
Indonesia, memberikan otonomi, dan pemilihan langsung boleh
diselenggarakan. Perjanjian damai berhasil ditandatangani dan secara resmi
mengakhiri gerakan separatis GAM. Pada akhir Agustus 2005, Pemerintah
Indonesia membebaskan 200 tahanan GAM, tindakan yang merupakan bagian
dari ditandatanganinya persetujuan perdamaian.
pada periode 2004-2009 juga menuntaskan perundangan yang
menyangkut hajat hidup orang banyak, seperti UU tentang Pajak, UU tentang
Kesehatan, UU tentang Kewarganegaraan, dan lebih sedikit menghasilkan UU
mengenai pemekaran daerah.
F. Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono
Selanjutnya pada 8 Juli 2009, diselenggarakan Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk memilih Presiden dan
Wakil Presiden Indonesia periode 2009-2014. Pasangan Susilo Bambang
Yudhoyono-Boediono berhasil menjadi pemenang dalam satu putaran langsung
dengan memperoleh suara 60,80%, mengalahkan pasangan Megawati
Soekarnoputri-Prabowo Subianto dan Muhammad Jusuf Kalla-Wiranto.
Kebijakan penurunan harga BBM baru diberlakukan pada Desember 2008 dan
November 2012.
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono telah meletakkan 5
strategi pokok, yaitu :
a. melanjutkan pembangunan ekonomi Indonesia untuk mencapai
kesejahteraan bagi seluruh Rakyat Indonesia
b. melanjutkan upaya menciptakan good government dan good corporate
governance.
c. demokratisasi pembangunan dengan memberikan ruang yang cukup untuk
partisipasi dan kreativitas segenap komponen bangsa.
d. melanjutkan penegakan hukum tanpa pandang bulu dan memberantas
korupsi
e. belajar dari pengalaman yang lalu dan dari negara-negara lain
Dari lima strategi pokok tersebut, dalam dokumen visi dan misi
pasangan SBY-Boediono kemudian dikembangkan 13 program kerja yang
meliputi melanjutkan program pendidikan nasional, kesehatan masyarakat,
program penuntasan kemiskinan; menciptakan lebih banyak lagi lapangan kerja
bagi Rakyat Indonesia; melanjutkan program pembangunan infrastruktur
perekonomian Indonesia; meningkatkan ketahanan pangan dan swasembada
beras, gula, jagung, dsb; menciptakan ketahanan energi dalam menghadapi
krisis energi dunia; menciptakan good government dan good corporate
governance; melanjutkan proses demokratisasi; melanjutkan pelaksanaan
penegakan hukum dan pemberantasan korupsi; pengembangan teknologi;
perbaikan lingkungan hidup; dan pengembangan budaya bangsa.
Sumber : https://diklatbpom.files.wordpress.com/2014/05/modul-udupkp-bpom_sejarah-indonesia.pdf
No comments:
Post a Comment