Tulisan 1

Perekonomian Indonesia

Harga Rupiah Semakin Terperosok

            Nilai rupiah terperosok semakin dalam. Nilai tukar rupiah mencapai Rp. 12.027 per dollar AS. Rupiah diperjual belikan pada kisaran harga Rp. 12.000 – Rp. 12.094 per dollar AS. Nilai rupiah melemah 3,6 persen sejak awal juni 2014. Analisis dari bank mengakui faktor eksternal menjadi sentimen pelemahan rupiah seperti harga minyak mentah. Dollar AS sangat di buru oleh investor untuk di simpan setelah diketahui bahwa data terkini menunjukan ekonomi amerika serikat membaik. Data manufaktur dan penjualan rumah tubuh diatas ekspentasi pasar.

            Kondisi nilai rupiah semakin merosot karena sentimen fundamental positif dari dalam negeri cukum minim. Persoalan sentimen politik lokal masih harus menunggu hasil pemilu Presiden 9 juli. Sentimen positif pemilu Presiden akan muncul sesuai ekspektasi pasar. Pelemahan nilai rupiah dipicu dari berbagai hal perkembangan situasi politik nasional, kenaikan impor menjelang Lebaran, dan penurunan harga komoditas ekspor. Nilai rupiah semakin melemah kareena selama 2 bulan terakhirtidak ada dana segar, terutama dollar AS, yang masuk sehingga bisa menutupi defisit neraca pembayaran. Pengusaha pun memilih penyimpanan dana mereka di luar negeri sambil menunggu hasil pemilu Presiden 9 juli 2014. Kondisi saat ini lebih banyak dipicu kondisi psikologi dalam negeri karena orang khawatir dengan hasil pemilu presiden.

            Indeks harga saham gabungan pada posisi 4.838,982 turun sekitar 23,258 atau 0,478%. Indeks harga saham Nikkei (Jepang) turun 0,7% menjadi 15.266 dan Straits Times (Singapura) turun 0,02% menjadi 3.261,5. Investor asing di BEI membukukan penjualan bersih Rp. 164 miliar. Nilai perdagangan dibursa efek sebesar Rp. 4 triliun di bawah rata-rata pedagangan harian pada 2014 sebesar Rp. 6 triliun.

Daftar pustaka : ( Koran Kompas Juni 2014)

Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) atau Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

          I.    Konsep Jamkesmas

          Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) diselenggarakan berdasarkan konsep asuransi sosial. Asuransi sosial merupakan asuransi yang menyediakan jaminan sosial bagi anggota masyarakat yang dibentuk oleh pemerintah bedasarkan peraturan - peraturan yang mengatur hubungan antara pihak asuransi dengan seluruh golongan masyarakat.

          II.    Tujuan Jamkesmas

  A.     Tujuan Umum :

  Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan terhadap seluruh masyarakat miskin dan tidak   mampu agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara efektif dan efisien.

  B.     Tujuan Khusus :

                                                                                                                                   

a)    Meningkatkan cakupan masyarakat miskin dan tidak mampu untuk mendapat pelayanan kesehatan di puskesmas serta jaringannya dan di Rumah Sakit

b)    Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin

c)    Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel

  C.     Sasaran Jamkesmas

 Sasaran program adalah masyarakat miskin dan tidak mampu di seluruh indonesia sejumlah 76,4  juta jiwa, tidak termasuk yang sudah mempunyai jaminan kesehatan lainnya.

               III.    Aturan – aturan Jamkesmas

 Ø  Aturan Penerima Jamkesmas

       1.                 

• Luas lantai per orang kurang dari 4 meter persegi,
• Tidak mampu membiayai pengobatan ke sarana kesehatan,
• Tidak mampu ber-KB secara mandiri,
• Berpenghasilan kurang dari Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta per rumah tangga per bulan, atau kurang dari Rp 600.000,
• Di dalam keluarga  ada  anggota keluarga berusia  15  tahun ke  atas yang buta huruf
• Dan memiliki  anggota  keluarga  berusia  7  tahun  hingga  18  tahun  yang tidak bersekolah ataupun putus sekolah
• Surat Keterangan Tidak Mampu yang ditandatangani oleh RT, RW dan Lurah.
• Kemudian diserahkan ke PUSKESMAS setempat.
• Dari pihak PUSKESMAS ada petugas yang akan mensurvey (diverifikasi).
• PUSKESMAS akan membuat surat rekomendasi yang ditujukan ke Dinas Kesehatan atau Dinas Sosial sesuai daerah masing-masing.
• Instansi ini yang akan mengeluarkan Kartu JAMKESMAS.

               IV.    Standard Operasional Procedure (SOP) 

  A.     Pelayanan Kesehatan Dasar

a)      Peserta membawa kartu Jamkesmas.

o  Peserta gelandangan, pengemis, anak dan orang terlantar, menggunakan surat keterangan/rekomendasi Dinas/Instansi Sosial setempat.

o      Peserta PKH yang belum memiliki kartu Jamkesmas, menggunakan kartu PKH.

b)      Pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya.

c)      Bila (menurut indikasi medis) peserta memerlukan pelayanan tingkat lanjut, maka dapat  merujuk peserta ke PPK lanjutan.

  B.     Pelayanan Tingkat Lanjut

a) Peserta Jamkesmas yang dirujuk ke PPK tingkat lanjut membawa kartu peserta Jamkesmas/identitas kepesertaan lainnya dan surat rujukan dibawa ke loket Pusat Pelayanan Administrasi Terpadu Rumah Sakit (PPATRS) untuk diverifikasi kebenaran dan kelengkapannya.

o     Emergency tidak memerlukan surat rujukan.

o  Bayi dan anak yang lahir dari peserta Jamkesmas, otomatis menjadi peserta. Pelayanan kesehatannya menggunakan kartu peserta Jamkesmas orang tuanya dan dilampirkan surat keterangan lahir dan Kartu Keluarga orang tuanya.

b)      Diberikan Surat Keabsahan Peserta (SKP) oleh petugas PT. ASKES

c)      Peserta memperoleh pelayanan kesehatan.

d)     Jenis Pelayanan:

o    Pelayanan rawat jalan lanjutan (spesialistik) di Rumah Sakit dan Balkesmas

o    Pelayanan rawat inap kelas III (tiga) di Rumah Sakit

o    Pelayanan obat-obatan dan alat/bahan medis habis pakai

o    Pelayanan rujukan spesimen dan penunjang diagnostik lainnya

e)      Kasus kronis (perawatan berkelanjutan dalam waktu lama)

o    Diabetes Mellitus, Gagal Ginjal, Kanker, dll, surat rujukan berlaku selama 1 bulan.

o    Gangguan jiwa, kusta, kasus paru dengan komplikasi, surat rujukan dapat berlaku selama 3 bulan.

f)    Peserta yang berobat lintas daerah, verifikasi kepesertaan dilakukan oleh PT. Askes    (Persero) dengan melihat pada kartu Jamkesmas.

g)    Rujukan pasien antar RS termasuk rujukan RS antar daerah dilengkapi surat rujukan  dari rumah sakit asal pasien dengan membawa identitas kepesertaannya untuk dapat  dikeluarkan SKP oleh petugas PT. Askes (Persero).

h)    Gawat darurat wajib ditangani langsung tanpa diperlukan surat rujukan. Peserta diberi  waktu 2 x 24 jam hari kerja untuk melengkapi identitasnya (kartu peserta disertai KK  dan KTP)

i)  Kasus-kasus dengan diagnosa yang kompleks (severity level-3)harus mendapatkan pengesahan dari Komite Medik atau Direktur Pelayanan atau Supervisor yang ditunjuk/diberi tanggungjawab oleh RS

j)      Biaya transport rujukan:

o   Pasien dari Puskesmas ke PPK lanjutan di Kabupaten/Kota setempat menjadi tanggung jawab Puskesmas yang merujuk

o   Pemulangan pasien dari RS serta rujukan dari Rumah Sakit ke Rumah Sakit lainnya tidak ditanggung dan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah asal peserta.

  C.     Alur Pelayanan Kesehatan

V.            Pembahasan

A.    Gambaran Umum tentang Permasalahan Data Kemiskinan

            Terdapat perbedaan antara data kemiskinan nasional (dari BPS) dan data kemiskinan lokal. Data kemiskinan yang diterbitkan oleh BPS banyak digunakan untuk menentukan penerima program pengentasan kemiskinan pemerintah, termasuk JAMKESMAS. Data kemiskinan tersebut juga digunakan untuk sebagian besar program JAMKESDA yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Sayangnya, beberapa pemerintah daerah merasa bahwa data BPS berkualitas kurang baik, usang, tidak mengambarkan karakteristik masalah kemiskinan di daerah yang sebenarnya, dll. Permasalahan ini dijadikan alasan pemerintah daerah dalam menggunakan data kemiskinan mereka sendiri sebagai landasan penentuan kriteria kelayakan untuk program pengentasan kemiskinan di daerah. Kriteria kemiskinan pemerintah daerah sendiri berbeda dengan yang digunakan oleh nasional, dan menyebabkan permasalahan penargetan yang kompleks.

            Permasalahan pada data BPS juga terjadi dalam menentukan kriteria kelayakan program JAMKESMAS. Program ini menggunakan data kemiskinan di tahun 2007 untuk menentukan penerima bantuan pada periode 2010. Karena kemiskinan bersifat dinamis, dimana terdapat penduduk yang tidak memenuhi syarat sebagai warga miskin karena adanya peningkatan kesejahteraan keluarga, ataupun adanya masyarakat miskin baru yang tidak tercantum dalam data, serta perpindahan domisili kependudukan, membuat sistem penentuan sasaran JAMKESMAS tersebut tidak efektif dan kurang optimal dalam mencakup warga miskin.

            Perbedaan jumlah penduduk miskin antara data kemiskinan nasional dan daerah, dapat dilihat pada tabel di bawah. Kendal dan Kabupaten Lebak memiliki perbedaan yang signifikan, antara data kemiskinan nasional dan daerah. Pada tahun 2010, perbedaan jumlah penduduk miskin di Lebak adalah sebanyak 542,570 penduduk, di mana tingkat kemiskinan daerah lebih besar dari nasional. Di Kendal, perbedaan mencolok antara data lokal dan nasional hanya terjadi pada tahun 2010, sebesar 361,576 penduduk. Perbedaan tajam juga terjadi karena pengaruh politik, yang menggunakan tingkat kemiskinan untuk tujuan terkait pemilihan umum.

B.     Permasalahan Penargetan dalam Pelaksanaan JAMKESMAS

            Setelah berevolusi dari program Jaring Pengaman Sosial pada tahun 1998, Jamkesmas merupakan sistem jaminan kesehatan nasional yang dirancang untuk menyediakan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin. Program ini ditargetkan secara eksklusif untuk masyarakat miskin, yang dilaksanakan dengan dukungan pembiayaan anggaran bantuan sosial yang dialokasikan dari APBN.

            Jumlah masyarakat miskin didefinisikan melalui kriteria yang digunakan oleh Biro Pusat Statistik. Setelah diterapkan dan disesuaikan selama lebih dari 12 tahun, penerima bantuan dan anggaran JAMKESMAS meningkat dari hanya 2,23 triliun rupiah untuk mencakup 36,1 juta penduduk pada tahun 2005, menjadi 5,1 triliun rupiah untuk mencakup 76,4 juta penduduk pada tahun 2010

            Penerima bantuan JAMKESMAS terbatas hanya untuk warga miskin, dan pemerintah mencoba untuk meminimalkan kesalahan penargetan dengan memperbarui data secara teratur, maka pengeluaran anggaran untuk JAMKESMAS bisa lebih efisien. Namun, dengan sistem alokasi yang ada, di mana jumlah penerima JAMKESMAS selalu lebih besar dari jumlah warga miskin, serta tidak memperbarui data penduduk miskin secara berkala, penggunaan anggaran akan menjadi tidak efisien.

            Grafik di bawah ini menggambarkan kecenderungan kemampuan pemerintah dalam mengalokasikan anggaran yang cukup untuk JAMKESMAS. Grafik menunjukkan bahwa alokasi anggaran cenderung meningkat ketika JAMKESMAS dirancang serta difokuskan hanya untuk warga miskin, sementara jumlah alokasi anggaran per kemiskinan cukup besar. Namun, jika kita menggunakan model alokasi saat ini (alokasi anggaran per kuota), alokasi anggaran sepertinya akan stagnan.

               VI.    Saran

                Saran untuk pemerintah : pemerintah hendaknya memantau jalannya pembagian JAMKESMAS ini secara merata, jangan sampai masih ada masyarakat kurang mampu yang belum menerima bantuan ini, sedangkan ada masyarakat yang tergolong mampu, bisa mendapatkan bantuan ini. Tidak hanya itu, pemerintah juga harus mengawasi, jika ada penyimpangan-penyimpangan lain, seperti misalnya penyelewengan distribusi dana itu. Bila sampai itu terjadi, pemerintah harus bisa menemukan sumber penyelewengan itu. Dan utuk mengatasi bagaimana agar pendistribusian dana bantuan itu tepat ke masyarakat yang membutuhkan, pemerintah bisa dengan langsung terjun ke lapangan, yang berarti menyurvei bagaimana kondisi ekonomi sasaran atau target. Dan untuk publikasi tentang adanya JAMKESMAS ini sebaiknya lebih disosialisasikan lagi, karena banyak masyarakat kurang mampu yang masih belum mengerti tentang adanya bantuan dana kesehatan ini.

                Saran untuk masyarakat : masyarakat yang memang benar-benar merasa tidak mampu untuk membiayai pengobatan janganlah enggan untuk mendaftarkan diri atau keluargadalam JAAMKESMAS ini, karena banyak saat ini masyarakat yang enggan untuk mengurus kartu JAMKESMAS ini karena merasa terlalu rumit. Dan untuk masyarakat yang sudah mampu, hendaknya janganlah mengambil uang yang bukan bagianmu.

Referensi :

http://programjamkesmas.blogspot.com/2009/04/konsep-tentang-jamkesmas.html

http://www.jamsosindonesia.com/cetak/print_artikel/37

http://nevafarrell.blogspot.com/2012/07/jamkesmas-khusus-jaminan-kesehatan.html

SISTEM PEREKONOMIAN DI INDONESIA

           A.    PENGERTIAN SISTEM PEREKONOMIAN

     Pertama saya akan menjelaskan apa yang dimaksud sistem perekonomian. Sistem perekonomian adalah sistem yang dipakai oleh suatu negara untuk mempergunakan sumber daya yang dimiliki baik untuk perorangan , kelompok ataupun instansi di negara itu sendiri. Istilah “sistem” berasal dari perkataan “systema” (bahasa Yunani), yang dapat diartikan sebagai keseluruhan yang terdiri dari macam-macam bagian.

 Ø  Bisa di gambarkan perputanran ekonomi seperti berikut:

Semua saling tergantung satu dengan yang lain, berarti semua saling membutuhkan untuk mencapai tujuan untuk memenuhi kebutuhan.

                B.     DEFINISI PARA AHLI

          Definisi pegertian sistem perekonomian menurut para ahli :

          Menurut Dumairy (1966), Sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan, selanjutnya dikatakannya pula bahwa suatu sistem ekonomi tidaklah harus berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan filsafah, pandangan dan pola hidup masyarakat tempatnya berpijak.

         Menurut Sheridan (1998), dalam publikasinya mengenai sistem-sistem ekonomi yang ada di Asia mengatakan bahwa Economic system refers to the way people perform economic activities in their search for personal happiness. Dalam kata lain, sistem ekonomi adalah cara manusia melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan atau memberikan kepuasan pribadinya.

       Tom Gunadi (1985: 26). Sistem perekonomian adalah sistem sosial atau kemasyarakatan dilihat dalam rangka usaha keseluruhan sosial itu untuk mencapai kemakmuran.

            Suroso (1997: 7-8). Dilihat dari tujuannya, sistem ekonomi merupakan usaha untuk mengatur pertukaran barang dan jasa yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karena meningkatkan kesejahteraan rakyat itu merupakan salah satu tujuan dari politik nasional, maka dengan demikian sistem perekonomian pada dasrnya merupakan bagian dari

sistem politik nasional.

            Gregory Grossman dan M. Manu mengatakan bahwa :“Sistem ekonomi adalah sekumpulan komponen-komponen atau unsur-unsur yang terdiri dari atas unit-unit dan agen-agen ekonomi, serta lembaga-lembaga ekonomi yang bukan saja saling berhubungan dan berinteraksi melainkan juga sampai tingkat tertentu yang saling menopang dan mempengaruhi.”

Jadi bisa saya gabungkan dari pendapat Dumairy dengan Sheridan adalah sistem ekonomi yang berkaitan dengan kebutuhan manusia serta menjalin hubungan dengan orang lain untuk mencapai kebutuhan yang diinginkan.

                C.     MACAM-MACAM SISTEM PEREKONOMIAN DI INDONESIA

      1.            Sistem Ekonomi Tradisional

            Sistem ekonomi tradisional merupakan sistem ekonomi yang diterapkan oleh masyarakat tradisional secara turun temurun dengan hanya mengandalkan alam dan tenaga kerja. Dalam sistem ekonomi ini pengaturan ekonomi dimapankan menurut pola tradisi, yang biasanya sebagian besar menyangkut kontrol atas tanah sebagai sumber terpenting atau satu-satunya sumber ekonomi (Cornelis Rintuh, 1995: 40).

      2.           Sistem Ekonomi Pasar (Liberal/Bebas/Kapitalis)

            Sistem ekonomi pasar adalah suatu sistem ekonomi di mana seluruh kegiatan ekonomi mulai dari produksi, distribusi dan konsumsi diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Sistem ini sesuai dengan ajaran dari Adam Smith, dalam bukunya An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Model sistem ekonomi ini merujuk pada perekonomian pasar persaingan sempurna. Model ini seluruhnya khayal (Gregory Grossman, 2004: 66). Sistem ekonomi pasar yang dicetuskan oleh Adam Smith

      3.           Sistem Ekonomi Komando/Terpusat/Etatisme/Sosialis/Komunis

            Sistem ekonomi komando adalah sistem ekonomi di mana peran pemerintah sangat dominan dan berpengaruh dalam mengendalikan perekonomian. Sistem ini mendasarkan diri pada pandangan Karl Marx (Suroso, 1997; 15-16). Masyarakat komunis yang dicita-citakan Marx merupakan masyarakat yang tidak ada kelas sosialnya. Pada sistem ini pemerintah menentukan barang dan jasa apa yang akan diproduksi, dengan cara atau metode bagaimana barang tersebut diproduksi, serta untuk siapa barang tersebut diproduksi. Beberapa negara yang menggunakan sistem ekonomi ini adalah Rusia, Cina, dan Kuba.

      4.           Sistem Ekonomi Campuran

            Sistem ekonomi campuran merupakan campuran dari sistem ekonomi pasar dan terpusat, di mana pemerintah dan swasta saling berinteraksi dalam memecahkan masalah ekonomi. Dalam bentuk perekonomian campuran sumber-sumber ekonomi bangsa, termasuk faktor-faktor produksi dimiliki oleh individu atau kelompok swasta, di samping sumber tertentu yang dikuasai pemerintah pusat, atau pemerintah daerah, atau pemerintah setempat. Karena itu dalam sistem ekonomi campuran dikenal paling tidak dua sektor ekonomi, yaitu sektor swasta dan sektor Negara (Cornelis Rintuh, 1995: 41). Sistem ini berkembang dan sekarang diberlakukan baik oleh Negara yang sebelumnya menganut sistem ekonomi pasar (Negara industri barat) maupun oleh Negara yang sebelumnya menganut sistem ekonomi perencanaan yang ketat/terpusat (Uni Soviet). Pemberlakuan sistem ekonomi pasar yang ketat ternyata menimbulkan depresi ekonomi pada tahun 1930-an. Sedang pemberlakuan sistem ekonomi perencanaan yang ketat juga tidak mampu menghilangkan kelas-kelas dalam masyarakat. Berdasarkan pengalaman tersebut banyak Negara menganut sistem ekonomi campuran ini. (Suroso, 32 1997: 17). Sistem ekonomi campuran melahirkan ekonomi pasar bebas, yang memungkinkan persaingan bebas tetapi bukan persaingan yang mematikan, campur tangan pemerintah dieprlukan untuk menstabilisasi kehidupan ekonomi, mencegah konsentrasi yang terlalu besar di pihak swasta, mengatasi gejolak-gejolak, dan membantu golongan ekonomi lemah.

                D.      PERBANDINGAN ANTARA SISTEM-SISTEM PEREKONOMIAN

                 E.       SEJARAH

  1.       Sejarah Sistem Perekonomian Indonesia di Masa Sistem Tanam Paksa

                Menurut sejarah, sejarah perekonomian Indonesia mencatat bahwa ditahun 1830 terjadi kebangkrutan yang dialami oleh pemerintah penjajah akibat dari Perang Diponegoro tahun 1825 – 1930 yang merupakan perang terbesar di tanah Jawa dan juga Perang Paderi tahun 1821 – 1837 di Sumatera Barat. Kemudian Jendral Van den Bosch selaku Gubernur saat itu memperoleh izin untuk menerapkan Sistem Tanam Paksa atau yang disebut dengan Cultuur Stelsel yang memiliki tujuan utama untuk menutupi defisit dari besarnya anggaran pemerintah serta untuk mengumpulkan kembali kas pemerintahan yang habis terpakai.

                Sebenarnya sistem tanam paksa ini lebih kejam dan lebih keras dibanding dengan sistem monopoli VOC sebab adanya sasaran keperluan pemasukan negara yang memang sangat dibutuhkan saat itu. Jika dalam masa monopoli VOC para petani diwajibkan menjual hasil tertentu dari pertaniannya kepada VOC, maka di masa tanam paksa ini pemerintah sekaligus yang menetapkan harganya. Akibatnya matinya perkembangan sistem pasar yang bebas.

Sistem tanam paksa ini juga banyak dijadikan contoh sejarah klasik yang menindas rakyat Indonesia khususnya petani di Jawa saat itu. Dengan memaksa para petani untuk bekerja hingga 4 kali lebih lama dari jam kerja biasa dengan tujuan pokok agar kapasitas hasil pertanian meningkat demi untuk meningkatkan kondisi ekonomi pemerintahan Belanda saat itu.

Memang dari hasil sistem Tanam Paksa ini berhasil meningkatkan sejumlah komoditi pertanian hingga dapat dieskpor ke Eropa, sehingga semakin tinggi penghasilan yang didapat oleh pemerintahan Belanda saat itu namun upah yang diberikan kepada kaum petani tidak seimbang dibanding tenaga dan jerih payah yang mereka keluarkan di masa sistem tanam paksa tersebut.

  2.       Perkembangan Sistem Ekonomi Sebelum Orde Baru

               Sejak berdirinya negara Republik Indonesia, banyak sudah tokoh-tokoh negara pada saat itu telah merumuskan bentuk perekonomian yang tepat bagi bangsa Indonesia, baik secara individu maupun melalui diskusi kelompok. Sebagai contoh, Bung Hatta sendiri, semasa hidupnya mencetuskan ide, bahwa dasar perekonomian Indonesia yang sesuai dengan cita-cita tolong menolong adalah koperasi (Moh. Hatta dalam Sri Edi Swasono, 1985), namun bukan berarti semua kegiatan ekonomi harus dilakukan secara koperasi, pemaksaan terhadap bentuk ini justru telah melanggar dasar ekonomi koperasi. Demikian juga dengan tokoh ekonomi Indonesia saat itu, Sumitro Djojohadikusumo, dalam pidatonya di negara Amerika tahun 1949, menegaskan bahwa yang dicita-citakan adalah ekonomi semacam campuran. Namun demikian dalam proses perkembangan berikutnya disepakitilah suatu bentuk ekonomi Pancasila yang di dalamnya mengandung unsur penting yang disebut Demokrasi Ekonomi.

  3.       Sistem Perekonomian Indonesia Berdasarkan Demokrasi Pancasila

Terlepas dari sejarah yang akan menceritakan keadaan yang sesungguhnya pernah terjadi di Indonesia, maka menurut UUD’45, sistem perekonomian pancasila tercermin dalam pasal-pasal 23, 27, 33, dan 34. Sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia adalah Sistem Ekonomi Pancasila yang di dalamnya terkandung demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi berarti bahwa kegiatan ekonomi dilakukan dari, oleh dan untuk rakyat di bawah pengawasan pemerintah.

Ciri-ciri utama sistem ekonomi Indonesia:

     a)      Landasan pokok perekonomian Indonesia adalah pasal 33 UUD 1945.

     b)     Demokrasi ekonomi menjadi dasar kehidupan perekonomian Indonesia.

Jadi, kesimpulannya adalah sistem perkonomian dari zaman Masa Tanam Paksa. Lalu sistem orde baru  menjadi suatu bentuk ekonommi pancasila yang didalamnya mengandung suatu unsur yaitu demokrasi. Dan merubahnya menjadi sisem campuran antara sistem ekonomi pasar dan terpusat. Menjadi sistem yang saling bekerja sama antara pemerintah dengan swasta juga saling berinteraksi untuk memecahkan suatu masalah danlam perkonomian. Lalu di dalam sistem perekonomian ada yang berdampak positif ada pula berdampak negatif.

Sumber:

http://aadesanjaya.blogspot.com/2011/09/pengertian-sistem-ekonomitradisional.html

http://valentinefebi.blogspot.com/2012/06/sistem-perekonomian-indonesia_26.html

http://obrolanekonomi.blogspot.com/2013/04/sistem-perekonomian-indonesia-pada-masa-penjajahan-belanda.html

http://sa-dan.blogspot.com/2013/04/sistem-perekonomian-indonesia_3.html