Saturday, July 12, 2014

Tulisan 11

Perekonomian Indoesia

Devisa Hasil Ekspor Migas Pompa Cadangan Devisa


            Posisi cadangan devisa Indonesia hingga akhir Juni 2014 mencapai US$ 107,7 miliar. Jumlah itu meningkat dari posisi akhir Mei 2014 sebesar US$ 107,0 miliar. Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan kenaikan cadangan devisa itu mencerminkan adanya arus dana masuk ke Indoesia yang cukup baik. Hal itu juga menandakan para investor tetap memercayai fundamental perekonomian nasional.
            “Kalau diperhatikan, malah berbagai pihak memperkirakan jumlah itu akan turun. Ternyata walau BI aktif di pasr, jumlahnya masih cukup meningkat,” ujarnya seusai rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR di kompleks parlemen. Lebih lanjur agus mengatakan neraca pembayaran menunjukkan kondisi positif ada tekanan musiman pada cadangan devisa, seperti terjadi setiap kuartal kedua. Deputi Gubernur BI menambahkan, secara lebih rinci, peningkatan cadangan devisa dipengaruhi oleh transaksi penerimaan devisa hasil ekspor migas pemerintah. Adapun kebutuhan devisa untuk investasi  valuta asing dalam rangka satbilisasi nilai tukar rupiah dapat diimbangi dengan kenaikan simpanan deposito valuta asing bank-bak di BI.
            Posisi cadangan devisa per akhir Juni dapat membiayai 6,2 bulan impor atau 6,0 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Besaran itu berada di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor. Penguatan cadangan devisa turut berdampak positif terhadap pergerakan rupiah. Nilai tukar, sesuai kurs referensi BI, menguat 100 poin ke level Rp. 11.787 per dolar AS. Adapun nilai tukar rupiah yang di transaksikan antar bank di Jakarta. Menguat sebesar 198 poin menjadi Rp.11.674 per dolar AS dari pada akhir pekan lalu di posisi Rp 11.872 per dolar AS.


Sumber : (Koran Media Indonesia Juli 2014)

Tulisan 10

Perekonomian Indonesia

Kenaikan Royalti Batubara Diajukan ke Kemkeu


            Kementrian ESDM telah merampung konsep revisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 2012 tentang Jenis danTarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dalam revisi itu memuat usulan kenaikan royalti batubara. Direktur Jendral Mineral dan Batubara Kementrian ESDM, R Sukhyar mengatakan kenaikan royalti batubara berlaku apabila haraga komoditas tersebut berada di atas US$ 80 per ton. Sukyar menjelaskan dalam konsep yang diajukan itu menyebutkan kenaikan royalti apabila harga komoditas batubara diatas US$ 80 per ton.
            Ada pun besaran kenaikan bagi perusahaan pemegang izin usaha pertambanga (IUP) batubara kalori kurang dari 5.100 kalori/kj (kkal/kg) dari royalti 3% menjadi 7%. Untuk batubara dengan tingkat kalori antara 5.100 kkal/kg – 6.100 kkal/kg dari royalti 5% menjadi 9% kemudian untuk royalti batubara dengan tingkat kalori lebih dari 6.100 kkal/kg dari 7% menjadi 13,5%

Kajian Bersama
            Ketuan Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Bob Kamandanu menyetujui besaran kenaikan royalti batubara yang akan diajukan oleh kementrian ESDM. Namun, dia meminta kenaikan royalti itu dilakukan ketika harga komoditas itu berada di atas level US$ 100 per ton, bukan di harga US$ 80 per ton yang diusulkan ESDM. Menurut dia, apabila usulan US$ 80 per ton itu ditetapkan pemerintah maka banyak pengusaha batubara yang menutup usahanya. Pasalnya harga komoditas saat ini sedang melemah yang berada di level sekital US$ 70-an per ton. “Di harga US$ 80 – 90 itu masih sangat unfavorable, banyak pengusaha yang gulung tikar. Seharusnya di atas US$ 90, kami proposed di US$100 per ton,” ujar Bob Kanandanu.


Sumber : (Koran Suara Pembaruan Juli 2014)

Tulisan 9

Perekonomian Indonesia

Fundamen Ekonomi Indonesia Melemah


            Standard Chartered Bank menilai fundamen ekonomi Indonesia terus melemah. Investor asing pun melihat risiko ekonomi dan politik di negeri ini meningkat. Penilaian itu berurutan dengan direvisinya proyeksi pertumbuhan perekonomian global oleh Bank Dunia. Ini terjadi seiring semakin dalamnya resesi Eropa dan melambatnya perekonomian negara-negara berkembang.
            Managing Director and Senior Economist Standard Chartered Bank Fauzi Ichsan menyatakan, persepsi investor semakin negatif karena berlarut-larutnya keputusan mengenai kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. “Tanpa kejelasan mengenai kebijakan energi pemerintah, subsidi BBM bakal terus membebani anggaran pemerintah dan neraca transaksi berjalan,” kata Fauzi, di Jakarta.
            Standard Chartered merevisi proyeksi transaksi berjalan Indonesia untuk tahun 2013 menjadi 20 miliar dollar AS (sekitar -2,1 persen dari produk domestik bruto/PDB nominal) dari sebelumnya 14 miliar dollar AS (-1,5 persen dari PDB nominal). Ini terkait dengan prediksi pemulihan harga komoditas di pasar internasional masih akan berjalan lambat, sementara sekitar 55 persen ekspor Indonesia berbasis komoditas.
            Rupiah diperkirakan akan tetap tertekan sepanjang tahun ini karena risiko meningkatnya inflasi, terutama karena kenaikan harga BBM. Itu terjadi juga seiring lambatnya respons kebijakan moneter Bank Indonesia dan kekhawatiran pasar terhadap defisit neraca transaksi berjalan. “Kami merevisi proyeksi nilai tukar rupiah ke Rp 9.950 per dollar AS pada akhir triwulan kedua 2013, Rp 9.900 per dollar AS pada akhir triwulan ketiga 2013, dan Rp 9.800 per dollar AS pada akhir triwulan keempat 2013,” kata Fauzi.
            Dalam laporan Global Economic Prospects yang dirilis Selasa lalu, Bank Dunia menyatakan, negara-negara maju belum akan menjadi motor pertumbuhan ekonomi global dalam beberapa tahun ke depan. Pertumbuhan ekonomi global diproyeksikan hanya akan tumbuh 2,2 persen atau melambat jika dibandingkan dengan realisasi pertumbuhan ekonomi tahun lalu yang sebesar 2,3 persen. Pada awal tahun ini, Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global akan tumbuh sekitar 2,4 persen pada tahun 2013.
            Terkait kondisi Indonesia, Bank Dunia menyebutkan tingkat inflasi yang meningkat menjadi salah satu yang harus dihadapi dengan saksama. Selain itu, pelemahan nilai rupiah dan kenaikan harga bahan makanan juga patut menjadi perhatian.
Di pasar modal, Bank Dunia melihat valuasi saham di Indonesia bersama Thailand, Laos, dan Filipina sudah terlalu tinggi. Ini terlihat dari rasio harga saham dan laba perusahaan 17-21 kali. Potensi ambil untung oleh investor pun terlihat. (BEN)

Sumber : (Koran Kompas)



Tulisan 8

Perekonomian Indonesia

Hukum yang Berlaku Dalam Perekonomian

           
            Kegiatan ekonomi manusia sebagai salah satu kegiatan sosial manusia juga perlu diatur dengan hukum agar sumber daya ekonomi, pemanfaatan dan kegiatannya dapat berjalan dengan baik dengan mempertimbangkan sisi keadilan bagi para pelaku ekonomi.
            Hukum atau peraturan perekonomian yang berlaku di setiap kelompok sosial atau suatu bangsa berbeda-beda tergantung kesepakatan yang berlaku pada kelompok sosial atau bangsa tersebut. Sehingga aspek hukum harus dibuat berdasarkan tingkat kepentingan yang muncul pada suatu masyarakat di suatu wilayah, untuk itulah perlu dibuat aspek hukum yang sejalan dengan kebijakan otonomi daerah dalam kerangka pemerataan kesejahteraan nasional.
            Pelaksanaan hukum ekonomi sendiri perlu terus diawasi sehingga tidak menimbulkan distorsi tetapi justru dapat meningkatkan perekonomian itu sendiri. Komitmen dan institusi pengawasan yang baik juga perlu dikembangkan agar penegakan hukum dapat berlaku baik bagi masyarakat maupun aparat hukum itu sendiri.
Hukum ekonomi di Indonesia merupakan penjabaran hukum ekonomi pembangunan dan hukum ekonomi sosial. Menurut Sunaryati Hartono, hukum ekonomi memiliki 2 aspek, yaitu:
      1.            Aspek pengaturan usaha-usaha pembangunan ekonomi.
      2.            Aspek pengaturan usaha-usaha pembangunan hasil dan pembangunan ekonomi secara merata di seluruh lapisan masyarakat.

Hukum ekonomi Indonesia dibedakan menjadi 2, yaitu :
  a)      Hukum Ekonomi Pembangunan
            Hukum ekonomi pembangunan adalah hukum yang meliputi pengaturan dan pemikiran hukum mengenai cara-cara peningkatan dan pengembangan kehidupan ekonomi Indonesia secara nasional.
  b)      Hukum Ekonomi Sosial
            Hukum ekonomi sosial adalah hukum yang menyangkut peraturan pemikiran hukum mengenai cara-cara pembagian hasil pembangunan ekonomi nasional secara adil dalam HAM di Indonesia.
Tugas utama hukum ekonomi :

  1.          Membentuk dan menyediakan pranata hukum serta sarana bagi peningkatan dan pembangunan kehidupan ekonomi nasional;
  2.         Membentuk pranata dan sarana hukum bagi perlindungan kepentingan warga masyarakat yang secara ekonomis, politis, fisik dan intelektual berada pada posisi lemah;
  3.       Membentuk pranata dan sarana hukum bagi peningkatan kesejahteraan manusia atau warga negara Indonesia sesuai dengan harkat martabatnya sebagai manusia;
  4.         Membuat dan menerapkan sanksi-sanksi terhadap perbuatan-perbuatan yang menghalangi atau menghambat pembangunan sosial ekonomi;
  5.       Membentuk pranata dan sarana hukum untuk membantu terwujudnya suatu Tata Ekonomi Internasional Baru yang lebih adil.
            Ruang lingkup hukum ekonomi tidak dapat diaplikasikan sebagai satu bagian dari salah satu cabang ilmu hukum, melainkan merupakan kajian secara interdisipliner dan multidimensional. Atas dasar itu, hukum ekonomi menjadi tersebar dalam belbagai peraturan undang-undang yang bersumber pada pancasila dan UUD 1945. Sementara itu, hukum ekonomi menganut azas, sebagi berikut :
               1.            Azas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan YME;
               2.            Azas manfaat;
               3.            Azas demokrasi pancasila;
               4.            Azas adil dan meratal
               5.            Azas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam perikehidupan;
               6.            Azas hukum;
               7.            Azas kemandirian;
               8.            Azas Keuangan;
               9.            Azas ilmu pengetahuan;
            10.            Azas kebersamaan, kekeluargaan, keseimbangan, dan kesinambungan dalam kemakmuran
                   rakyat;
            11.            Azas pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
            12.            Azas kemandirian yang berwawasan kenegaraan



Friday, July 11, 2014

Tulisan 7

Perekonomian Indonesia

Lifting 2015 Capai 900 Ribu Barel Per Hari (BPH)


            Rapat kerja badan anggaran DPR RI dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Menteri Keuangan, dan Gubernur BI. Memutuskan batas atas produksi minyak terangkut (lifting) pada tahun depan sebesar 900 ribu barel per hari (BPH). Batas atas itu lebih besar dari pada yang disepakati sebelumnya di komisi VII DPR sebesar 870 ribu bph. Dalam kaitan target tahun ini, anggota Banggar DPR mempertanyakan kejelasan perncanaan pemerintah. Dalam rencana kerja pemerintah (RKP) tertulis target lifting 912 ribu bph, berbeda dengan APBNP 2014. Plt Kepala Migas Menjelaskan Produksi Cepu terkendala kemiringan lapangan pada saat persiapan operasi sehingga harus dilakukan perubahan lokasi pada April. Kendala lainnya yaitu perizinan lingkungan hidup. Ada potensi kehilangan 7.400 bph dari total produksi akibat peraturan baru dari pengeboran lepas pantai yang membutukan peralatan baru. Selain itu, ada potensi kehilangan produksi 2.500 bph akibat menunggu izin pembuangan hasil pengeboran Chevron Indonesia. Lifting yang paling ideal 870 ribu bph. Namun, masihterbuka kemungkinan untuk mencapai angka produksi hingga 1 juta bph pada tahun depan.


Sumber : ( Koran Media Indonesia Juli 2014)

Wednesday, July 9, 2014

Tulisan 6

Perekonomian Indonesia

Pengaruh Pilpres Dalam Pereonomian


            Perekonomian Indonesia yang selalu tumbuh lebih dari 6 persen sejak 2010 terlihat lemah pada 2013. Laporan Badan Pusat Statistik pada 2014 menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia hanya mampu tumbuh 5,78 persen pada 2013, sebuah angka pertumbuhan yang jauh dari cukup untuk menyerap penganggur dan mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia.
Pertumbuhan ekonomi yang menurun dari 6,26 persen (2012) menjadi 5,78 persen (2013) menebarkan kekecewaan dan kekhawatiran para pelaku usaha terhadap prospek perekonomian Indonesia pada 2014. Dengan begitu, mereka cenderung untuk bersikap menunggu (wait and see) dalam melakukan investasi. Tahun 2014 merupakan tahun politik yang dikhawatirkan akan menimbulkan sedikit kebisingan dan kegaduhan politik.
            Kita tidak perlu terlalu kecewa dan khawatir terhadap pesta politik 2014, karena pesta politik dengan dana triliunan rupiah dapat menjadi kebijakan countercyclical yang dapat menstimulus perekonomian Indonesia. Seberapa besar dampak pengungkit Pemilu 2014 terhadap perekonomian Indonesia sangat bergantung pada seberapa besar uang yang beredar dalam perekonomian sebagai akibat dari kegiatan Pemilu 2014. Hal ini juga bergantung pada bagaimana dana tersebut dialokasikan. Penelitian LPEM FEUI yang dilakukan oleh Dartanto, Nowansyah, dan Fairu (2014) menunjukkan bahwa dana yang bergulir dalam Pemilu 2014 berjumlah sekitar Rp 85-115 triliun. Dana ini merupakan hasil penjumlahan dari dana APBN, dana bantuan pemilu dari APBD, dana kampanye partai, dana kampanye presiden, dan dana kampanye calon DPR/DPD/ DPRD provinsi/DPRD kabupaten/ kota.
            Data menunjukkan bahwa biaya investasi politik/dana kampanye bagi para calon legislator sebesar Rp 750 juta- 1 miliar per caleg DPR dan sebesar Rp 250-500 juta per caleg DPRD provinsi. Dengan mengalikan dana investasi politik tersebut dengan jumlah calon legislator yang berlaga dalam Pemilu 2014, yaitu 6.708 (caleg DPR), 929 (caleg DPD), 23.287 (caleg DPRD provinsi), dan 200.874 (caleg DPRD kabupatan/kota), akan diperoleh perkiraan jumlah dana yang bergulir dalam perekonomian.
            Suntikan dana sebesar Rp 115 triliun merupakan berkah tersendiri di tengah penurunan perekonomian saat ini. Berdasarkan pengalaman Pemilu 2009 dan alokasi dana APBN, dana Pemilu 2014 akan dibelanjakan di sektor-sektor yang berkaitan dengan aktivitas kampanye, yaitu 17,99 persen (industri kertas, percetakan, dan barang dari kertas), 12,46 persen (industri tekstil dan pakaian), 17,5 persen (transportasi dan telekomunikasi), 12,1 persen (industri manufaktur), 13,18 persen (hotel dan restoran), serta 6 persen (jasa swasta, iklan, dan lainnya). Sektor inilah yang akan diuntungkan dengan adanya Pemilu 2014.
            Estimasi Dartanto, Nowansyah, dan Fairu (2014), dengan menggunakan tabel input-output 2010 menunjukkan bahwa dana Rp 115 triliun yang berputar selama Pemilu 2014 akan membangkitkan dampak tidak langsung dalam perekonomian sebesar Rp 89 triliun. Jadi, dampak langsung dan tidak langsung Pemilu 2014 adalah sebesar Rp 205 triliun. Dampak tidak langsung dihasilkan oleh multiplier effect kegiatan kampanye yang menggairahkan aktivitas ekonomi. Contohnya, kegiatan percetakan suara serta alat peraga kampanye tidak hanya mendorong aktivitas di sektor tersebut, tapi juga akan meningkatkan aktivitas industri kertas, cat, buruh cetak, serta backward and forward linkage lainnya dalam perekonomian.
            Melihat besarnya dana yang bergulir dalam Pemilu 2014, target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen pada 2014 bukanlah hal yang mustahil untuk dicapai. Dengan skenario moderatoptimistis, aktivitas Pemilu 2014 akan mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 0,5-0,7 persen. Sektor-sektor industri yang tumbuh cemerlang dengan adanya Pemilu 2014 adalah industri kertas dan percetakan (7,54 persen), industri tekstil dan pakaian jadi (2,85 persen), transportasi dan telekomunikasi (1,37 persen), serta hotel dan restoran (1,65 persen).
            Jika kita melihat dampak Pemilu 2014 terhadap penciptaan lapangan kerja, tidak ada ruang pesimisme dalam melihat perekonomian Indonesia pada 2014. Aktivitas Pemilu 2014 akan mendorong terciptanya kesempatan kerja untuk 2,48 juta orang, di mana sebesar 217 ribu kesempatan kerja tercipta di sektor industri tekstil dan pakaian jadi, 170 ribu di sektor transportasi dan telekomunikasi, dan 113 ribu di sektor industri kertas dan percetakan.
            Yang paling menggembirakan adalah terciptanya kesempatan kerja sekitar 894 ribu di sektor jasa-jasa lainnya (yang tidak jelas batasannya), termasuk aktivitas pengerahan massa dalam kegiatan kampanye dan saksi-saksi dalam pemilu. Walaupun kesempatan kerja yang tercipta sebagian besar bukan kesempatan kerja tetap, hal ini sudah cukup memberi manfaat yang besar dalam membantu mengurangi angka pengangguran di Indonesia.

Kesimpulan :
            Dampak langsung dan tidak langsung dalam pilpres ini menghabiskan dana sekitar Rp. 205 triliun. Alokasi dana dari APBN sekitar 17,99 persen (industri kertas, percetakan, dan barang dari kertas), 12,46 persen (industri tekstil dan pakaian), 17,5 persen (transportasi dan telekomunikasi), 12,1 persen (industri manufaktur), 13,18 persen (hotel dan restoran), serta 6 persen (jasa swasta, iklan, dan lainnya). Dan masih banyak dana yang beredar tanpa diketahui. Tetapi ada dampak positif dari pilpres yaitu mendorong terciptanya kesempatan kerja untuk 2,48 juta orang penduduk. Di mana sebesar 217 ribu kesempatan kerja tercipta di sektor industri tekstil dan pakaian jadi, 170 ribu di sektor transportasi dan telekomunikasi, dan 113 ribu di sektor industri kertas dan percetakan.

Tulisan 5

Perekonomian Indonesia

Indeks Harga Saham Gabungan di Antara Bursa Asia


            Indeks harga saham gabungan (IHSG) tercatat paling tinggi penguatannya dari pada bursa saham Asia lainnya. Pasalnya, investor lokal masih ingin memburu saham meski pemodal asingbelum berhenti melepas saham. Seluruh indeks sektoral pun menghijau. Mengawali perdagangan sesi I IHSG dibuka naik 13,708 poin (0,28%) ke level 4.920,193. Indeks LQ45 dibuka menguat 3,817 poin (0,46%) ke level 833,147. Sementara ituu nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dibuka menguat di posisi Rp. 11.800/ dolar AS dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan akhir pekan lalu di Rp. 11.905/ dolar AS. Indeks Nikkei 225 naik tipis 12,50 poin (0,08%) ke level 15.449,63. Indeks Hang Seng menguat 14,92 poin (0,06%) ke level 23.546,36. Indeks Komposit Shanghai tumbuh 0,24 poin (0,01%) ke level 2.059,61. Dan Straits Times naik 6,15 poin (0,19%) ke level 3.278,40.
            Pada perdagangan IHSG diperkirakan Kepala Riset Trust Securities, Reza Priyambada akan berada pada rentang support 4.879 – 4.880. dan resisten 4.912 – 4.925. inverted hammer di Middle Bollinger Band (MBB). MACD kembali mencoba naik dengan histrogram negatif yang memendek. Laju IHSG sempat turun mendekati kisaran target support (4.874 – 4.880) meski tidak sampai masuk dan dapat keluar hingga melampaui target resisten yaitu 4.905 – 4.917.


Sumber : (Koran Suara Pembaruan Juli 2014)

Tuesday, July 8, 2014

Tulisan 4

Perekonomian Indonesia

Industri Ponsel Bisa Tekan Impor US$ 2 Miliar


            Industri telepon selular (ponsel) lokal diyakini dapat menekan impor produk hingga US$ 2 miliar tiap tahunnya. Ponsel lokal diprediksi bisa menguasai pasar dalam negeri dalam lima tahun kedepan. Total impor ponsel pada 2013 mencapai 63 juta unit pada Januari – Juni tahun ini telah mencapai 26,3 juta unit. Penjualan ponsel lokal diperkirakan mencapai 6 juta unit pada akhir tahun 2014. Jumlah ini sekitar 10% dari total impor ponsel. Presiden Direktur Sat Nusapersada, Abidin berharap, pemerintah turut berperan aktif dalam mendukung perkembangan industri ponsel lokal. Caranya dengan memberikan insentif. Abidin menjelaskan smartphone 4G didesain oleh Tata Sarana Mandiri (TSM) dan diproduksi oleh Sat Nusapersada. TSM merupakan perusahaan Indonesia yang fokus pada layanan mobile solution, mobile payment, serta produk hardware dan software inovatif lainnya di Indonesia.


Sumber : (Koran Suara Pembaruan Juli 2014 )

Tulisan 3

Perekonomian Indonesia

Listrik Tambah Inflasi 0,5%


            BI memperkirakan kenaikan tarif listrik tahun 2014 bagi pelanggan industri dan rumah tangga akan menimbulkan tambahan inflasi sekitar 0,5%. Namun, inflasi pada akhir 2014 diperkirakan tetap sesuai target semula sekitar 3,5 – 5,5 persen.
            Menteri keuangan Muhammad Chatib Basri pernah mengemukakan, kenaikan tarif listrik 2014 pada enam golongan pelanggan akan menimbulkan tambahan inflasi 0,1 – 0,2 persen. Pemerintah dengan persetujuan DPR menghapus subsidi listrik untuk enam golongan pelanggan guna menekan anggaran subsidi energi tahun 2014. Penghapusan subsidi listrik bisa menghemat Rp. 8,51 triliun. Enam golongan itu mencakup kelompok rumah tangga golongan 1.300 – 5.500 volt ampere per juli 2014 adalah salah satu faktaor yang berpotensi meningkatkan tekanan inflasi pada semester II – 2014. Faktor resiko kenaikan tarif batas atas angkutan udara sejalan dengan kenaikan harga avtur yang ditanggung perusahaan penerbangan. Faktor resiko lainnya adalah rencana kenaikan tarif kereta ekonomi jarak jauh dan menengah serta kenaikan harga tahap 2 untuk elpiji 12 kilogram.
            Bi terus meningkatkan koordinasi dengan pemerintah, yakni tim pengendali inflasi dan kelompok kerja nasional tim pengendali inflasi daerah (TPID). Koordinasi untuk mengantisipasi tekanan inflasi menjelang Idul Fitri dan memitigasi risiko inflasi pada semester II-2014. Koordinasi terutama di 3 provinsi  yaitu DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat terhadap inflasi Indonesia sekitar 39%. Berdasarkan survei pemantauan harga BI, inflasi bulan Juni 2014 diperkirakan 0,3 – 0,4 persen sedangkan secara tahunan per Juni 2014 sekitar 6,6%. Rata-rata inflasi pada 5 tahun terakhir yaitu 0,56%, tetapi dengan pengecualiantahun 2008 dan 2013, saat ada pengaruh kenaikan harga BBM bersubsidi.
            Ekonom Union Bank of Switzerland Asia, Edward Teather memperkirakan inflasi pada akhir 2014 pada kisaran 6 – 6,5%. Angka inflasi itu dengan catatan pemerintah menaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi pada triwulan IV-2014. Kenaikan harga BBM pada juni 2013 mendorong inflasi hingga mencapai 8,38% pada akhir 2013.

Sumber : (Koran Kompas Juni 2014)

Sunday, July 6, 2014

Sertifikat

v  Sertifikat “No Fraud No Corruption” pada tanggal 09 November 2013



Singkatan Dalam Bahasa Inggris

Berikut adalah beberapa singkatan dalam bahasa inggris yang sering digunakan.
AFAIK = As Far As I Know
AFK = Away From Keyboard
AKA = Also Known As
ASAP = As Soon As Possible
ATM = According To Me
ATTN = Attention
BAK = Back At the Keyboard
BBIAB = Be Back In A Bit
BBL = Be Back Later
BBS = Be Back Soon
BFN = Bye For Now
BIF = Basis In Fact
BION = Believe It Or Not
BL = Belly Laughing
BRB = Be Right Back
BTA = But Then Again
BTT = Back To Topic
BTW = By The Way
CMIIW = Correct Me If I’m Wrong
CU= see you
CUA = Common User Access
CUL = see you Later
CWYL = Chat With Ya Later
CYO = See You Online
DBA = Doing Business As
DIKU? = Do I Know You?
DITYID? = Did I Tell You I’m Distressed?
 DIY = Do It Yourself
DTRT = Do The Right Thing
EMFBI = Excuse Me For Butting In
EOM = End Of Message
EOS = End Of Show
EOT = End Of Thread
FTF = Face To Face
FAQ = Frequently Asked Question(s)
FISH = First In, Still Here
FOMCL = Falling Off My Chair Laughing
FUD = Fear, Uncertainty & Doubt
FWIW = For What It’s Worth
FYA = For Your Amusement
FYEO = For Your Eyes Only
FYI = For Your Information
GA = Go Ahead
GAL = Get A Life
GIGO = Garbage In, Garbage Out
GIWIST = Gee, I Wish I’d Said That
GMTA = Great Minds Think Alike
GOL = Giggling Out Loud
GRD = Grinning, Running & Ducking
GTG = Got to Go
GWS = Get Well Soon
GTRM = Going To Read Mail
HHOK = Ha Ha, Only Kidding
HHOS = Ha Ha, Only Serious
HNG= Horny Net Geek
HTD = Have To Disagree
HTH = Hope This Helps
HTHBE = Hope This Has Been Enlightening
IAC = In Any Case
IAG = I’m A Genius
IAE = In Any Event
IANAL = I Am Not A Lawyer
IC = I see
ICAM = I Couldn’t Agree More
ID = I Disagree
IHA = I Hate Acronyms
IIRC = If I Remember Correctly
ILY or ILU = I Love You
IMAO = In My Arrogant Opinion
IMCO = In My Considered Opinion
IMHO = In My Humble Opinion
IMNSHO = In My Not So Humble Opinion
IMO = In My Opinion
IOW = In Other Words
IPN = I’m Posting Naked
IRL = In Real Life
IRT = In Real Time
 ITA = I Totally Agree
ITD = I Totally Disagree
ITRW = In The Real World
IOW = In Other Words
JAT = Just A Thought
JFU = Just For You
JIC = Just In Case
JK = Just Kidding (or Joke)
JMHO = Just My Humble Opinion
JMO= Just My Opinion
KWIM? = Know What I Mean?
L8R = Later
LBAY = Laughing Back At You
LD = Later Dude
LDR = Long=Distance Relationship
LLTA = Lots and Lots of Thunderous Applause
LMAO = Lauging My Ass Off
LOL = Laughing Out Loud or Lots Of Luck
LOLBAY = Laughing Out Loud Back At You
LTM = Laugh To Myself
LTNS = Long Time No See
M/F? = Male or Female?
MEGO = My Eyes Glazed Over
MHOTY = My Hat’s Off To You
MINK = Multiple Income No Kids
MMHA2U = My Most Humble Apologies to you
MOOS or MOTOS = Member Of The Opposite Sex MOSS or
MOTSS = Member Of The Same Sex
MOTD = Message Of The Day
MOTO = Member Of The Opposant
MUD = Multi=User Dungeon (or Dimension)
NBIF = No Basis In Fact
NBIR = No Basis In Reality
NW = No Way
NP = No Problem
NRN = No Reply Necessary
OIC = Oh, I see
OLL = On Line Love
OMG = Oh My God
OOT = Out Of Topic
OOTB = Out Of The Box
OPM = Other People’s Money
OTF = On The Floor
OTOH = On The Other Hand
OTOOH = On The Other, Other Hand
OTP = On The Phone
OTTH = On The Third Hand
OTTOMH = Off The Top Of My Head
OTW = On the Way
PANS = Pretty Awesome New Stuff
PC = Politically Correct or Personal Computer
PDA = Public Display of Affection
PDQ = Pretty Darn Quick
PEBCAK = Problem Exists Between Chair And Keyboard
PI or PIC = Politically Incorrect
PITA = Pain In The Ass
PMFJI = Pardon Me For Jumping In
PMJI = Pardon My Jumping In
POTS = Plain Old Telephone Service (or Pretty Old Tired Stuff)
POV = Point Of View
PPL = Peed Pants Laughing or People
RL = Real Life
ROAR = laughing as loud as a lion
ROFL = Rolling On Floor Laughing
RP = Romantic Partner
RPG = Role Playing Games
RSN = Real Soon Now
RTM= Read The Manual or Message
RW = Real World
RYO = Roll Your Own
SINK = Single Income No Kids
 SITD = Still In The Dark
SO = Significant Other
SOL = Smiling Out Loud
SOMY? = Sick Of Me Yet?
SOS = Someone On Shoulder
STD = Sick To Death
STS = Sorry To Say
TAF = That’s All Folks
TAFN = That’s All For Now
TANSTAAFL = There Ain’t No Such Thing As A Free Lunch
 TBH = To Be Honest
TCN = Take Care Now
TFH = Thread From Hell
TFI = The Fact Is
TFM = Thanks From Me
TFMT = Thanks From Me Too
TFS = Thank For Sharing
TGIF = Thank God It’s Friday
TGTBT = Too Good To Be True
TFRM = Thanks For Remind Me
THX = Thanks
TIA = Thanks In Advance
TIC = Tongue In Cheek
TIG = This Is Great
TIIC = The Idiots In Charge
TLA = Three=Letter Acronym
TPTB = The Powers That Be
TTFN = Ta Ta For Now
TTYL = Talk To You Later
TQ or TX or TXS or THX = Thanks (or Thank You)
TYSM = Thank You So Much
TYVM = Thank You Very Much
UAPITA or YAPITA = You’re A Pain In The Ass
USTM or YSTM = You Should Thanks Me
VWP = Very Well Put
W4W = Word for Word
WAGS = What A Great Story
WAI = What An Inspiration!
WB = Welcome Back
WDALYIC? = Who Died And Left You In Charge?
WFM = Works For Me
WIBNI = Wouldn’t It Be Nice If
WP = Well Put
WT? = What/Who The?
WTH? = What The Hell?
WTG = Way To Go
WTGP? = Want To Go Private?
WTS = With That Said
WU? = What’s Up?
WUF? = Where are you From?
WYSIWYG = What You See Is What You Get
XOXO = kisses and hugs
XX = kisses
YAAG = You Are A Genius
YABR = You Are Being Replaced
YGBSM = You’ve Gotta Be Shittin’ Me
YMMV = Your Mileage May Vary
YRR = You ‘R’ Right
YVMW = You’re Very Much Welcome


Sumber : http://ninecrown9.blogspot.com/search/label/TIPS%20AND%20TRICK

Tulisan 2

Perekonomian Indonesia

Kendalikan Defisit Anggaran

            Menurut ekonom Union Bank of Switzerland Edward Teather anggaran tahun 2015 kemungkinan akan tetap memberi porsi kepada subsidi BBM. Memperkirakan harga BBM bersubsidi bisa naik pada akhir 2014 untuk mengurangi tekanan terhadap beban fiskal tahun anggaran 2015. Dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2014, subsidi energi Rp. 350,3 triliun dari total belanja Rp. 1.876,9 triliun. Adapun pendapatan Rp. 1.635,4 triliun sehingga defisit anggaran Rp. 241,5 triliun atau 2,4% dari produk domestik bruto (PDB). Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menjelaskan bahwa pengurangan subsidi dengan meningkatkan harga bahan bakar bersubsidi harus dilakukan supaya anggaran negara tidak terbebani.
            Pembengkakan subsidi negara pada energi terutama terjadi karena peningkatan konsumsi BBM untuk kendaraan pribadi. Jika pemerintah bisa meyakinkan pengguna kendaraan pribadi beralih ke angkutan umum, enaikan harga BBM tak akan menjadi persoalan.
            Kenaikan harga BBM bersubsidi sensitif terhadap inflasi. Namun pemerintah tetap harus berani mengambil resiko itu agar beban anggaran tidak semakin berat. Selain mengusulkan kenaikan harga secara bertahap menurut Toni juga mengusulkan harga BBM untuk mobil lebih mahal dari pada untuk sepeda motor. Prinsip Toni perbedaan harga BBM itu untuk memenuhi rasa keadilan konsumen.

Daftar pustaka : ( Koran Kompas Juni 2014)

Tulisan 1

Perekonomian Indonesia

Harga Rupiah Semakin Terperosok

            Nilai rupiah terperosok semakin dalam. Nilai tukar rupiah mencapai Rp. 12.027 per dollar AS. Rupiah diperjual belikan pada kisaran harga Rp. 12.000 – Rp. 12.094 per dollar AS. Nilai rupiah melemah 3,6 persen sejak awal juni 2014. Analisis dari bank mengakui faktor eksternal menjadi sentimen pelemahan rupiah seperti harga minyak mentah. Dollar AS sangat di buru oleh investor untuk di simpan setelah diketahui bahwa data terkini menunjukan ekonomi amerika serikat membaik. Data manufaktur dan penjualan rumah tubuh diatas ekspentasi pasar.
            Kondisi nilai rupiah semakin merosot karena sentimen fundamental positif dari dalam negeri cukum minim. Persoalan sentimen politik lokal masih harus menunggu hasil pemilu Presiden 9 juli. Sentimen positif pemilu Presiden akan muncul sesuai ekspektasi pasar. Pelemahan nilai rupiah dipicu dari berbagai hal perkembangan situasi politik nasional, kenaikan impor menjelang Lebaran, dan penurunan harga komoditas ekspor. Nilai rupiah semakin melemah kareena selama 2 bulan terakhirtidak ada dana segar, terutama dollar AS, yang masuk sehingga bisa menutupi defisit neraca pembayaran. Pengusaha pun memilih penyimpanan dana mereka di luar negeri sambil menunggu hasil pemilu Presiden 9 juli 2014. Kondisi saat ini lebih banyak dipicu kondisi psikologi dalam negeri karena orang khawatir dengan hasil pemilu presiden.

            Indeks harga saham gabungan pada posisi 4.838,982 turun sekitar 23,258 atau 0,478%. Indeks harga saham Nikkei (Jepang) turun 0,7% menjadi 15.266 dan Straits Times (Singapura) turun 0,02% menjadi 3.261,5. Investor asing di BEI membukukan penjualan bersih Rp. 164 miliar. Nilai perdagangan dibursa efek sebesar Rp. 4 triliun di bawah rata-rata pedagangan harian pada 2014 sebesar Rp. 6 triliun.


Daftar pustaka : ( Koran Kompas Juni 2014)

Friday, July 4, 2014

Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) atau Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

          I.    Konsep Jamkesmas

          Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) diselenggarakan berdasarkan konsep asuransi sosial. Asuransi sosial merupakan asuransi yang menyediakan jaminan sosial bagi anggota masyarakat yang dibentuk oleh pemerintah bedasarkan peraturan - peraturan yang mengatur hubungan antara pihak asuransi dengan seluruh golongan masyarakat.

          II.    Tujuan Jamkesmas

  A.     Tujuan Umum :
  Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan terhadap seluruh masyarakat miskin dan tidak   mampu agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara efektif dan efisien.
  B.     Tujuan Khusus :
                                                                                                                                   
a)    Meningkatkan cakupan masyarakat miskin dan tidak mampu untuk mendapat pelayanan kesehatan di puskesmas serta jaringannya dan di Rumah Sakit
b)    Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin
c)    Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel

  C.     Sasaran Jamkesmas
 Sasaran program adalah masyarakat miskin dan tidak mampu di seluruh indonesia sejumlah 76,4  juta jiwa, tidak termasuk yang sudah mempunyai jaminan kesehatan lainnya.

               III.    Aturan – aturan Jamkesmas

 Ã˜  Aturan Penerima Jamkesmas
       1.                 
  • Luas lantai per orang kurang dari 4 meter persegi,
  • Tidak mampu membiayai pengobatan ke sarana kesehatan,
  • Tidak mampu ber-KB secara mandiri,
  • Berpenghasilan kurang dari Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta per rumah tangga per bulan, atau kurang dari Rp 600.000,
  • Di dalam keluarga  ada  anggota keluarga berusia  15  tahun ke  atas yang buta huruf
  • Dan memiliki  anggota  keluarga  berusia  7  tahun  hingga  18  tahun  yang tidak bersekolah ataupun putus sekolah
  • Surat Keterangan Tidak Mampu yang ditandatangani oleh RT, RW dan Lurah.
  • Kemudian diserahkan ke PUSKESMAS setempat.
  • Dari pihak PUSKESMAS ada petugas yang akan mensurvey (diverifikasi).
  • PUSKESMAS akan membuat surat rekomendasi yang ditujukan ke Dinas Kesehatan atau Dinas Sosial sesuai daerah masing-masing.
  • Instansi ini yang akan mengeluarkan Kartu JAMKESMAS.

               IV.    Standard Operasional Procedure (SOP) 

  A.     Pelayanan Kesehatan Dasar
a)      Peserta membawa kartu Jamkesmas.
o  Peserta gelandangan, pengemis, anak dan orang terlantar, menggunakan surat keterangan/rekomendasi Dinas/Instansi Sosial setempat.
o      Peserta PKH yang belum memiliki kartu Jamkesmas, menggunakan kartu PKH.
b)      Pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya.
c)      Bila (menurut indikasi medis) peserta memerlukan pelayanan tingkat lanjut, maka dapat  merujuk peserta ke PPK lanjutan.

  B.     Pelayanan Tingkat Lanjut
a) Peserta Jamkesmas yang dirujuk ke PPK tingkat lanjut membawa kartu peserta Jamkesmas/identitas kepesertaan lainnya dan surat rujukan dibawa ke loket Pusat Pelayanan Administrasi Terpadu Rumah Sakit (PPATRS) untuk diverifikasi kebenaran dan kelengkapannya.
o     Emergency tidak memerlukan surat rujukan.
o  Bayi dan anak yang lahir dari peserta Jamkesmas, otomatis menjadi peserta. Pelayanan kesehatannya menggunakan kartu peserta Jamkesmas orang tuanya dan dilampirkan surat keterangan lahir dan Kartu Keluarga orang tuanya.
b)      Diberikan Surat Keabsahan Peserta (SKP) oleh petugas PT. ASKES
c)      Peserta memperoleh pelayanan kesehatan.
d)     Jenis Pelayanan:
o    Pelayanan rawat jalan lanjutan (spesialistik) di Rumah Sakit dan Balkesmas
o    Pelayanan rawat inap kelas III (tiga) di Rumah Sakit
o    Pelayanan obat-obatan dan alat/bahan medis habis pakai
o    Pelayanan rujukan spesimen dan penunjang diagnostik lainnya
e)      Kasus kronis (perawatan berkelanjutan dalam waktu lama)
o    Diabetes Mellitus, Gagal Ginjal, Kanker, dll, surat rujukan berlaku selama 1 bulan.
o    Gangguan jiwa, kusta, kasus paru dengan komplikasi, surat rujukan dapat berlaku selama 3 bulan.
f)    Peserta yang berobat lintas daerah, verifikasi kepesertaan dilakukan oleh PT. Askes    (Persero) dengan melihat pada kartu Jamkesmas.
g)    Rujukan pasien antar RS termasuk rujukan RS antar daerah dilengkapi surat rujukan  dari rumah sakit asal pasien dengan membawa identitas kepesertaannya untuk dapat  dikeluarkan SKP oleh petugas PT. Askes (Persero).
h)    Gawat darurat wajib ditangani langsung tanpa diperlukan surat rujukan. Peserta diberi  waktu 2 x 24 jam hari kerja untuk melengkapi identitasnya (kartu peserta disertai KK  dan KTP)
i)  Kasus-kasus dengan diagnosa yang kompleks (severity level-3)harus mendapatkan pengesahan dari Komite Medik atau Direktur Pelayanan atau Supervisor yang ditunjuk/diberi tanggungjawab oleh RS
j)      Biaya transport rujukan:
o   Pasien dari Puskesmas ke PPK lanjutan di Kabupaten/Kota setempat menjadi tanggung jawab Puskesmas yang merujuk
o   Pemulangan pasien dari RS serta rujukan dari Rumah Sakit ke Rumah Sakit lainnya tidak ditanggung dan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah asal peserta.

  C.     Alur Pelayanan Kesehatan

V.            Pembahasan

A.    Gambaran Umum tentang Permasalahan Data Kemiskinan
            Terdapat perbedaan antara data kemiskinan nasional (dari BPS) dan data kemiskinan lokal. Data kemiskinan yang diterbitkan oleh BPS banyak digunakan untuk menentukan penerima program pengentasan kemiskinan pemerintah, termasuk JAMKESMAS. Data kemiskinan tersebut juga digunakan untuk sebagian besar program JAMKESDA yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Sayangnya, beberapa pemerintah daerah merasa bahwa data BPS berkualitas kurang baik, usang, tidak mengambarkan karakteristik masalah kemiskinan di daerah yang sebenarnya, dll. Permasalahan ini dijadikan alasan pemerintah daerah dalam menggunakan data kemiskinan mereka sendiri sebagai landasan penentuan kriteria kelayakan untuk program pengentasan kemiskinan di daerah. Kriteria kemiskinan pemerintah daerah sendiri berbeda dengan yang digunakan oleh nasional, dan menyebabkan permasalahan penargetan yang kompleks.
            Permasalahan pada data BPS juga terjadi dalam menentukan kriteria kelayakan program JAMKESMAS. Program ini menggunakan data kemiskinan di tahun 2007 untuk menentukan penerima bantuan pada periode 2010. Karena kemiskinan bersifat dinamis, dimana terdapat penduduk yang tidak memenuhi syarat sebagai warga miskin karena adanya peningkatan kesejahteraan keluarga, ataupun adanya masyarakat miskin baru yang tidak tercantum dalam data, serta perpindahan domisili kependudukan, membuat sistem penentuan sasaran JAMKESMAS tersebut tidak efektif dan kurang optimal dalam mencakup warga miskin.
            Perbedaan jumlah penduduk miskin antara data kemiskinan nasional dan daerah, dapat dilihat pada tabel di bawah. Kendal dan Kabupaten Lebak memiliki perbedaan yang signifikan, antara data kemiskinan nasional dan daerah. Pada tahun 2010, perbedaan jumlah penduduk miskin di Lebak adalah sebanyak 542,570 penduduk, di mana tingkat kemiskinan daerah lebih besar dari nasional. Di Kendal, perbedaan mencolok antara data lokal dan nasional hanya terjadi pada tahun 2010, sebesar 361,576 penduduk. Perbedaan tajam juga terjadi karena pengaruh politik, yang menggunakan tingkat kemiskinan untuk tujuan terkait pemilihan umum.


B.     Permasalahan Penargetan dalam Pelaksanaan JAMKESMAS

            Setelah berevolusi dari program Jaring Pengaman Sosial pada tahun 1998, Jamkesmas merupakan sistem jaminan kesehatan nasional yang dirancang untuk menyediakan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin. Program ini ditargetkan secara eksklusif untuk masyarakat miskin, yang dilaksanakan dengan dukungan pembiayaan anggaran bantuan sosial yang dialokasikan dari APBN.
            Jumlah masyarakat miskin didefinisikan melalui kriteria yang digunakan oleh Biro Pusat Statistik. Setelah diterapkan dan disesuaikan selama lebih dari 12 tahun, penerima bantuan dan anggaran JAMKESMAS meningkat dari hanya 2,23 triliun rupiah untuk mencakup 36,1 juta penduduk pada tahun 2005, menjadi 5,1 triliun rupiah untuk mencakup 76,4 juta penduduk pada tahun 2010
            Penerima bantuan JAMKESMAS terbatas hanya untuk warga miskin, dan pemerintah mencoba untuk meminimalkan kesalahan penargetan dengan memperbarui data secara teratur, maka pengeluaran anggaran untuk JAMKESMAS bisa lebih efisien. Namun, dengan sistem alokasi yang ada, di mana jumlah penerima JAMKESMAS selalu lebih besar dari jumlah warga miskin, serta tidak memperbarui data penduduk miskin secara berkala, penggunaan anggaran akan menjadi tidak efisien.
            Grafik di bawah ini menggambarkan kecenderungan kemampuan pemerintah dalam mengalokasikan anggaran yang cukup untuk JAMKESMAS. Grafik menunjukkan bahwa alokasi anggaran cenderung meningkat ketika JAMKESMAS dirancang serta difokuskan hanya untuk warga miskin, sementara jumlah alokasi anggaran per kemiskinan cukup besar. Namun, jika kita menggunakan model alokasi saat ini (alokasi anggaran per kuota), alokasi anggaran sepertinya akan stagnan.

               VI.    Saran


                Saran untuk pemerintah : pemerintah hendaknya memantau jalannya pembagian JAMKESMAS ini secara merata, jangan sampai masih ada masyarakat kurang mampu yang belum menerima bantuan ini, sedangkan ada masyarakat yang tergolong mampu, bisa mendapatkan bantuan ini. Tidak hanya itu, pemerintah juga harus mengawasi, jika ada penyimpangan-penyimpangan lain, seperti misalnya penyelewengan distribusi dana itu. Bila sampai itu terjadi, pemerintah harus bisa menemukan sumber penyelewengan itu. Dan utuk mengatasi bagaimana agar pendistribusian dana bantuan itu tepat ke masyarakat yang membutuhkan, pemerintah bisa dengan langsung terjun ke lapangan, yang berarti menyurvei bagaimana kondisi ekonomi sasaran atau target. Dan untuk publikasi tentang adanya JAMKESMAS ini sebaiknya lebih disosialisasikan lagi, karena banyak masyarakat kurang mampu yang masih belum mengerti tentang adanya bantuan dana kesehatan ini.
                Saran untuk masyarakat : masyarakat yang memang benar-benar merasa tidak mampu untuk membiayai pengobatan janganlah enggan untuk mendaftarkan diri atau keluargadalam JAAMKESMAS ini, karena banyak saat ini masyarakat yang enggan untuk mengurus kartu JAMKESMAS ini karena merasa terlalu rumit. Dan untuk masyarakat yang sudah mampu, hendaknya janganlah mengambil uang yang bukan bagianmu.


Referensi :



NPWP GANDA ! Bagaimana Cara Menghapusnya ?

Hai balik lagi ke blog saya... Mau cerita dikit pengalamanku di kantor. Ceritanya begini, waktu itu saya diminta untuk membuat NPWP untuk pe...